JAKARTA, REQnews - Permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali Polri ditanggapi Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi).
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, Komjen Pol Firli Bahuri dengan jabatannya sebagai Ketua KPK diatur sesuai Undang-Undang KPK. Menurutnya, Firli memang anggota Polri aktif tapi pengangkatannya sebagai Ketua KPK ada aturannya.
Edi menilai, pengaduan ICW atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang meminta Jenderal Pol Listyo Sigit untuk menarik Firli kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai tidak tepat. Bahkan, dia meminta ICW cs mempelajari kembali Undang-Undang KPK yang baru, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Menurut kami, Kapolri tidak bisa main tarik seperti itu. Silakan pelajari lagi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Tidak ada aturan soal (pemberhentian Ketua KPK, Red) itu,&rdquo; katanya, Kamis, 27 Mei 2021. Meski demikian, pakar hukum kepolisian dan dosen hukum tindak pidana korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta itu memahami Firli Bahuri saat ini masih aktif sebagai anggota Polri.
Namun, menurutnya, harus dipahami Firli Bahuri dipilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme seleksi yang panjang hingga ditetapkan DPR dan dilantik Presiden Joko Widodo. Doktor ilmu hukum itu menambahkan, dalam UU sudah jelas ada tata cara pemilihan dan pengangkatan serta alasan lain mencopot atau memberhentikan ketua KPK.
Edi malah melihat, sesuai aturan tidak satu pun alasan untuk memberhentikan Firli Bahuri. Dirinya justru menilai Firli Bahuri sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Jika ada yang keberatan terhadap pemberhentian 51 pegawai KPK itu, kata Edi, sebaiknya mengajukan gugatan secara hukum ke PTUN.
&ldquo;Nanti semua akan jelas dalam persidangan kenapa mereka tidak lolos. Syarat ASN itu kan ada, kita melihat, KPK sebagai pelaksana UU saja dan tentu harus jalankan aturan sesuai undang-undang" ujarnya pula. Lebih lanjut, menurut dia, semua ketentuan ASN itu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Dia meminta kepada semua pihak, agar jangan menyebar fitnah dan menyeret-nyeret masalah tersebut ke ranah politik dan seolah-olah penyidik yang bagus-bagus dan kritis tidak lolos. "Kan bukan seperti itu, yang lolos ya orang yang penuhi syarat ASN sesuai UU, Kami juga melihat," kata dia.
Pemberhentian 51 orang tersebut, kata dia, bukan keputusan Ketua KPK, tapi merupakan keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB. "Jadi jangan dikaitkan dengan masalah suka atau tidak disuka oleh Pimpinan KPK,&rdquo; ujarnya lagi.

Terus Usik Firli Bahuri, Lemkapi Minta ICW Baca UU KPK Baru

Berita Terkait

Berita Rekomendasi