JAKARTA, REQnews - Pengamat Pertahanan dan analis LAB45, Andi Widjajanto ragu bahwa PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bisa membiayai pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sekitar Rp 1.760 triliun. Karena, modal awal yang terlalu besar, sehingga sulit bagi perusahaan manapun untuk memenuhinya.
"Kalau dibilang PT TMI akan ambil semua, Rp 1,7 kuadriliun, itu saya yakin, pasti tidak bisa," kata Andi di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Senin 7 Juni 2021. "Hitungannya sederhana saja Rp 1,7 kuadriliun itu, maka dia equity-nya kira-kira harus 30%. Dari Rp 1,7 kuadriliun, katakan Rp 600 triliun.&rdquo;
Menurutnya, dari Rp 600 triliun tersebut, PT TMI harus menyediakan dana sekitar paling tidak Rp 200 triliun. Ia menyebut itu terlalu besar, sehingga tidak ada yang menyanggupinya di Indonesia. "Jadi, mengambil keseluruhan (proyek senilai) Rp 1.7 kuadriliun dengan hitungan bisnis normal enggak akan bisa, enggak bisa dicari cara cepat untuk kuasai Rp 1.7 kuadriliun itu di tangan satu entitas. Menhan pasti akan lihat BUMN dan BUMS dan diatur bareng-bareng," katanya.&nbsp;
Namun, ia menilai wajar saja jika berdirinya PT TMI memeriahkan industri Alutsista. "UU Ciptaker menyatakan, sekarang boleh swasta jadi lead integrator memproduksi senjata. Sebelum ada UU Ciptaker, yang boleh cuma delapan BUMN," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar swasta diperkenankan menjual dan memproduksi senjata atas izin menteri pertahanan. Lalu ada wajib alih teknologi sesuai mandat UU Industri Pertahanan.
Menurutnya, jika merujuk pada UU Ciptaker, investor asing kini juga diperkenankan menanamkan modal pada industri pertahanan. Karena, sebelumnya sektor itu masuk terlarang atau tercantum dalam daftar negatif investasi (DNI).
"Jadi, bisa aja Pindad dapat investment joint venture dengan Jerman, misalnya, seperti yang dilakukan Rheinmetall ke Turki. PT Dirgantara Indonesia juga bisa saja ke Lockheed Martin. TNI AD pengin beli black hawke? Bisa JV buat bikin fasilitas perawatan black hawke," katanya.
PT TMI, kata dia, ataupun swasta lainnya belum bisa secara resmi bermain pada industri pertahanan sekalipun sudah mendapat lampu hijau dari UU Ciptaker. Karena, aturan turunan dari Omnibus Law hingga kini belum terbit.
Ia mengatakan sharusnya aturan turunan itu terbit pada April 2021. "Belum bisa bergerak karena menunggu UU Ciptaker lengkap turunannya. Selama aturan turunan belum lengkap, mereka belum bisa bergerak," kata dia.

Pengamat Ragu, PT TMI Bisa Biayai Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Triliun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi