JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pemerintah disebut tengah melakukan perumusan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bakal lebih ampuh dalam memberantas hoaks.
Staf Ahli Menkominfo, Prof Henry Subiakto mengatakan, selama ini UU ITE yang ada masih belum cukup untuk melawan hoaks, sehingga pemerintah perlu menggodok sebuah aturan baru yang lebih efektif.
&ldquo;Hoaks di&nbsp;UU ITE&nbsp;hanya ada satu pasal, itupun tentang kabar bohong yang merugikan konsumen. Hoaks secaara umum dan politik hanya bisa dijerat pelakunya apabila isinya tuduhan dan fitnah pada seseorang," kata Henry di Kupang, Kamis 17 Juni 2021.
"Makanya nanti terkait penanagan hoaks akan kita tambah pasalnya di draft rencana revisi UU ITE," ujarnya menambahkan.
Menurut Henry, penanganan khusus terkait kasus hoaks akan dianggap serius dalam draft revisi UU ITE, mengingat perkembangan internet yang kian pesat dalam kehidupan keseharian masyarakat.
Produktivitas dan ritme positif masyarakat dalam menggunakan internet harus dijaga dengan cara mengurangi peredaran hoaks, melalui adanya pasal pidana bagi yang sengaja membuat dan menyebarkan konten-konten hoaks.
Sementara menurut Direktur Direskrimsus Polda Jawa Timur Kombes Farman, Indonesia tak hanya darurat Covid-19, namun juga cukup diguncang oleh dampak dari penyebaran hoaks.
&ldquo;Negara sumber demokrasi seperti Amerika Serikat bahkan mengalami kejadian buruk di Gedung parlemen mereka dikarenakan beredarnya informasi hoaks. Dampak penyebaran hoaks terhadap masyarakat, bingung dan resah karena sulit membedakan antara berita asli dengan berita palsu," kata Farman.
Ia menegaskan, bahwa&nbsp;pihak kepolisian mendukung adanya pasal-pasal yang mengatur hoaks dalam revisi UU ITE.
&nbsp;

Awas! Pemerintah Lagi Siapkan Aturan yang Ganas untuk Para Penyebar Hoaks

Berita Terkait

Berita Rekomendasi