JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kepala&nbsp;Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dikatain konyol oleh&nbsp;Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Rieswin Rachwell,&nbsp;karena mengklaim pihaknya tak lagi memegang dokumen hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah.
"Pernyataan Pak Bima ini konyol dan sekaligus tidak menjaga muruah BKN. Pak Bima juga waktu itu pernah dengan gagah dan bijaksana mengklaim bahwa dia sudah punya sejumlah bukti, data profil,&nbsp;screenshot, rekaman, dan lain-lain sebagai dasar hasil TWK itu. Namun, ketika diminta mengapa tiba-tiba menyebut rahasia dan datanya diklaim berada di instansi lain?"&nbsp;kata Rieswin, Rabu 23 Juni 2021.
 Kata Rieswin, BKN dilibatkan KPK untuk menyelenggarakan TWK berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021. Ia menilai seharusnya BKN bertanggung jawab atas pelaksanaan TWK dalam rangka alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"BKN sejak awal tak pernah menjelaskan ke publik bahwa tes ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, berarti tes ini wewenangnya ada di BKN. BKN seharusnya malu jika BKN selaku penyelenggara tes malah menjadi tidak berwenang atas hasil tes ini," katanya.
Meski begitu, ia mengaku tidak heran dengan kekonyolan ini lantaran dokumen nota kesepahaman/kontrak diduga ada yang dibuat&nbsp;backdate. Pun, lanjut dia, proses munculnya TWK dan penganggarannya juga muncul tiba-tiba.
"Dalam pengalaman pekerjaan kami dalam penanganan tindak pidana korupsi, hal-hal di atas (surat&nbsp;backdate, revisi anggaran mendadak) adalah salah satu indikasi adanya perbuatan melawan hukum,"&nbsp;ujar Rieswin.
 Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK nonaktif, Rasamala Aritonang, menjelaskan dasar hukum penunjukan BKN melakukan alih status pegawai KPK diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Perkom Nomor 1 Tahun 2021.
Aturan itu berbunyi: Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan BKN.
Rasamala berpendapat BKN menjadi satu-satunya lembaga yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan TWK.
"Jadi, kalau menyampaikan pernyataan atau membuat alibi yang masuk akal dong dan cari dasar hukumnya supaya bisa diterima nalar publik. Kita jadi semakin curiga memang ada yang tidak benar sedang terjadi," kata Rasamala.
 Diketahui, Rieswin, Rasamala, Tata, dan Hotman merupakan empat dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan pimpinan KPK karena disebut tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.
&nbsp;
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 868px; top: 25.3333px;">&nbsp;</div>

Kasihan Pak Bima BKN, Dikatain Konyol Sama Penyelidik KPK, Ini Lengkapnya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi