Panggil BEM UI Gegara Kritik Jokowi, Giliran Rektorat Banjir Kritik Dianggap Lebay

JAKARTA, REQnews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, sikap rektorat terlalu berlebihan lantaran memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) usai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan julukan 'The King of Lip Service'.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan menegaskan, mahasiswa memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan pendapat. Dia menilai, kritikan tak perlu dipermasalahkan jika masih dalam koridor demokrasi. Daniel juga mengingatkan, agar kampus tidak mematikan daya kritis mahasiswa.

Dia menekankan bahwa kritikan yang diberikan oleh mahasiswa itu salah satu bukti bahwa mahasiswa memiliki rasa kepedulian kepada bangsa. "Rektoratnya lebay, tapi ya hadapi saja karena ada bagusnya juga untuk BEM dipanggil sehingga BEM bisa melakukan klarifikasi secara mendalam agar diskusi 2 arah mahasiswa dan civitas akademika bisa berlangsung secara demokratis dan berakal-sehat," katanya, Senin, 28 Juni 2021.

DitegaskanDaniel, kalaupun kritikan itu dianggap terlalu nyentrik atau melanggar etik, kampus seharusnya punya kode etik tetapi jangan sampai mematikan daya kritis mahasiswa itu sendiri. Sebab, sambungnya, bangsa ini masih membutuhkan mahasiswa yang kritisdan tidak terlalu kental dengan kepentingan.

"Munculnya kritik menandakan daya kritis mahasiswa masih hidup, bahwa mahasiswa masih memiliki rasa kepedulian dan idealisme yang kuat terhadap bangsa ini," ujarnya.

Sementara itu, politisi Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora juga angkat bicara melalui laman Twitter pribadinya, Minggu, 27 Juni 2021. Fahri bercerita saat kuliah di UI pada tahun 1994, dirinya dan dua temannya yang menjadi wartawan kampus harus dipanggil oleh pihak rektorat.

Sebabnya, Fahri membuat berita yang berisi kritikan terhadap pembangunan gedung Rektorat yang megah. Bahkan saat itu, cerita Fahri korannya akhirnya dibredel oleh Rektorat. "Tahun 1994 aku dan teman2 mahasiswa wartawan koran kampus #WartaUI menulis headline “Kritik Pembangunan Rektorat UI yang Megah”. Kami dipanggil dan Koran kami dibredel di era Orba," demikian cuitan Fahri.

Fahri menjelaskan, bahwa beberapa tahun kemudian akhirnya orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun lebih tumbang. "Tahun 1998 Orba tumbang. Rupanya mental orba pindah ke Rektorat UI mengancam mahasiswa. Malu ah!" demikian cuitan Fahri.

Menurut pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam, pemanggilan itu sangat berlebihan. Apalagi, salah satu fungsi kampus adalah agent of change dan social control. “Kalau kemudian memberikan kritik lalu berujung pemanggilan? Di mana kebebasan akademik kampus yang selama ini menjadi tulang punggung untuk mengaspirasikan rakyat dan bahkan telah menjadi pilar dalam negara hukum demokratis," kata Saiful.

Baginya, jika mahasiswa hanya memberikan predikat "The King of Lip Service" kepada Presiden Jokowi yang berujung mendapatkan panggilan, maka semakin jelas di mana posisi kampus saat ini. "Kampus seperti terkooptasi untuk selalu ikut ayunan pemerintah, sehingga dinamika kebebasan akademik mulai runtuh pasca rezim kekuasaan yang mengarah ke otoriterianisme," katanya.

“Apakah ini tujuan rektor dibawah dan ditentukan langsung oleh Presiden? Agar lalu apabila ada perbedaan maka langsung dilakukan pemanggilan?” tutupnya.

Kritikan terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan BEM UI lewat akun Twitternya, @BEMUI_Official pada Sabtu, 26 Juni 2021. Dalam cuitannya, BEM UI mengunggah foto Jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja.

"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE," tulis BEM UI dalam caption unggah tersebut.

BEM UI menilai, Jokowi kerap mengobral janji manis. Namun, menurutnya, janji Jokowi seringkali tak selaras dengan kenyataan.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," ungkapnya.