Jual Foto dan Majalah, Bupati Simalungun Dipolisikan

SIMALUNGUN, REQNews - Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga dan oknum pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) berinisial VS, dipolisikan kasus penjualan foto bupati dan wakil bupati serta majalah Marharoan Bolon di sejumlah SD dan SMP di daerah itu.

Bupati dan pejabat Disdik tersebut dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidadesi) ke Kapolri dan Kapoldasu.

Penjualan foto bupati dan wakil bupati berserta majalah itu dinilai menimbulkan kerugian negara hingga mencapai ratusan juta.

Ketua Umum LSM Bidadesi, Andry Christian Saragih mengungkapkan, laporan resmi sudah disampaikan melalui surat ke Kapoldasu dan Kapolri tanggal 9 Juli 2021.

“Kerugian negara yang timbul terkait penjualan foto bupati dan wakil bupati serta majalah Marharoan Bolon mencapai Rp 637,8 juta,” katanya.

Penjualan foto bupati dan wakil bupati Simalungun serta majalah ke sekolah-sekolah tersebut dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pembelian itu atas perintah oknum pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun yang diangkat bupati Radiapoh H Sinaga tanggal 21 Mei 2021 lalu, atau sebulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati.

Dugaan korupsi yang dilaporkan terkait penjualan foto dan majalah, harga jual untuk foto bupati dan wakil bupati sesuai harga pasar hanya Rp100.000 namun dijual Rp300.000 sepasang.

Kemudian harga biaya cetak majalah di pasar hanya Rp31.000 namun dijual seharga Rp50.000.

“Bukti-bukti berupa video dan foto saat pertemuan para kepala sekolah dengan oknum pejabat Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun terlampir, ikut diserahkan ke polisi, sebagai bahan untuk proses hukum lebih lanjut,” sebut Andry.

Dia menambahkan, penjualan foto dan majalah juga dilakukan dan terkesan dipaksakan ke seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 386 kepala desa.

“Mengapa Bupati Simalungun ikut dilaporkan, karena dari hasil investigasi yang dilakukan diduga penjualan foto dan majalah ke sekolah-sekolah SD/SMP dan kantor OPD serta kepala desa diketahui bupati, namun mendiamkannya, artinya ikut serta,” sebutnya.