JAKARTA, REQnews - Pengadaan baju dinas merek Louis Vuitton dengan anggaran sebesar Rp 675 juta bagi anggota dewan DPRD Kota Tangerang mendapat tanggapan sinis dari berbagai kalangan.
Kabar tersebut ramai diperbincangkan lantaran keluar pernyataan dari pejabat legislatif tersebut yang mengatakan pakaian baru itu bakal diperuntukkan bagi 50 anggota DPRD Kota Tangerang.
Pihak Louis Vuitton Indonesia pun membantah kabar soal adanya pemesanan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang dari pihaknya. Communication Manager Louis Vuitton Indonesia Eunike Santosa menegaskan, bahwa tidak benar adanya informasi yang sempat di share oleh anggota DPRD Tangerang itu
"Menanggapi pemberitaan tersebut saya ingin klarifikasi bahwa Louis Vuitton tidak ada keterikatan dengan pemberitaan itu dan pengadaan uniform (baju dinas) maupun fabric dengan brand kami," katanya, Selasa, 10 Agustus 2021. Dijelaskan Eunike, Louis Vuitton tidak memiliki segmen bisnis yang berhubungan dengan material/fabric atau pun menyangkut pemesanan baju dinas pemerintahan.
Pihaknya juga menampik soal harga pemesanan yang sudah dipatok DPRD Kota Tangerang terkait pembuatan baju dinas dari Louis Vuitton. "Terkait harga, juga sudah pasti tidak benar, karena Louis Vuitton memang tidak ada segment tersebut," ucapnya.
Sebelumnya telah diberitakan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Kota Tangerang mengungkap empat merek premium yang akan menjadi bahan pakaian anggota dewan, salah satunya merek Louis Vuitton untuk dua setel pakaian dinas harian (PDH).
Kemudian, ada juga merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Louis Vuitton merupakan merek mode ternama yang berpusat di kota Paris, Perancis. Merek ini dikenal sebagai rumah mode terkemuka di dunia dengan menjual produk-produk mewah dan berkualitas, mulai dari pakaian, sepatu, jam tangan, perhiasan, kacamata, koper, hingga aksesoris lainnya.
==
&nbsp;
 JAKARTA, REQnews - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, menilai pengadaan baju dinas sebesar Rp 675 juta bagi anggota dewan DPRD Kota Tangerang tidak memiliki hati nurani.
Bagaimana mungkin di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang kesulitan karena imbas pandemi Covid-19, wakil rakyatnya justru bermewah-mewahan dengan membeli baju dinas merk terkenal dunia Louis Vuitton.
Para anggota DPRD Kota Tangerang seakan tidak peka, bahkan benar-benar sudah tidak punya rasa malu dan sangat memalukan karena mengalokasikan anggaran dari APBD untuk baju dinas. "Padahal mereka lebih dari mampu untuk membeli baju dinas dengan aneka brand terkenal," kata Jamiluddin, Selasa, 10 Agustus 2021.
Padahal sebagai wakil rakyat, sambung Jamil, seharusnya para anggota DPRD menjadi orang yang pertama mengetahui kondisi rakyat atau pemilihnya, apalagi dalam situasi susah karena pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19. "Ia juga seharusnya yang pertama mencarikan solusi yang dihadapi para pemilihnya," ujar Jamil.
Untuk itu, dia menyarankan agar rakyat, khususnya warga Kota Tangerang memberikan hukuman dengan tidak lagi memilih orang-orang yang menari di atas penderitaan.
"Karena itu, para pemilih seharusnya menghukum wakil rakyat seperti itu dengan tidak memilihnya lagi pada Pileg 2024. Hukuman seperti diperlukan agar para wakil rakyat tahu diri asal usulnya. Mereka tidak berarti apa-apa kalau tidak dipilih oleh rakyat," kata Jamil.
Dilansir dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Tangerang, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun ini mencapai Rp 675 juta, atau naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang dianggarkan Rp 312,5 juta.
Yang lebih menghebohkan, peningkatan anggaran tersebut ternyata untuk pengadaan bahan baju dinas bermerek seperti Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang yang dirilis awal tahun 2021, angka kemiskinan masyarakat Kota Tangerang meningkat di masa pandemi Covid-19. Di tanhun 2020, angka kemiskinan meningkat setidaknya 5,22 persen dibanding tahun sebelumnya.
&ldquo;Kita mencatat ada sekitar 118,22 ribu penduduk Kota Tangerang yang berada di bawah garis kemiskinan pada 2020,&rdquo; ujar Kepala BPS Kota Tangerang, Budi Supriyanto, Rabu silam (3/2).
Sebelum pandemi Covid-19, penduduk miskin di Kota Tangerang tercatat sebanyak 98,37 ribu setara dengan 4,43 persen.
&ldquo;Semua itu akibat pandemi Covid-19, kan banyak yang pengurangan tenaga kerja, pendapatannya pun menurun dan lainnya juga. Jadi angka kemiskinan ini naik,&rdquo; ujarnya.

Soal Suplai Baju Dinas DRPD Kota Tangerang, Louis Vuitton: Tidak Benar!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi