JAKARTA, REQnews - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penghentian supervisi dan penyidikan orang yang dianggap sebagai 'king maker' pada kasus Djoko Tjandra.
Menanggapi hal itu, KPK mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak setiap pihak yang mengajukan praperadilan atas suatu penanganan perkara korupsi. Hal ini kami pandang sebagai bentuk perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 24 Agustus 2021.
Dijelaskannya, supervisi perkara selesai dilakukan bila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Perkara Djoko Tjandra sendiri yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) memang telah diadili. "Perkara yang telah masuk dalam proses persidangan menjadi kewenangan majelis hakim. Siapa pun, termasuk KPK, tidak boleh melakukan intervensi dengan alasan apa pun," imbuhnya.
Namun, KPK tidak menutup kemungkinan membuka penyidikan lebih lanjut soal pengungkapan 'king maker' di kasus Djoko Tjandra itu. Hal itu bisa dilakukan jika kasus saat ini sudah berkekuatan hukum tetap serta ada data awal yang konkret soal 'king maker' tersebut.
"Selanjutnya jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, namun masyarakat menemukan atau mengetahui adanya dugaan korupsi sebagai tindak lanjut penanganan perkara tersebut, kami mempersilakan untuk melaporkannya kepada KPK, dengan disertai data awal yang konkret," ujarnya. "KPK pastikan akan tindaklanjuti," imbuhnya.
&nbsp;

KPK Tanggapi Santai Soal Gugatan Praperadilan 'King Maker' di Kasus Djoko Tjandra

Berita Terkait

Berita Rekomendasi