Januari Tahun Depan Pemilu 2024 Masuk Tahapan, Baliho Paslon Makin Menjamur Nih?

JAKARTA, REQnews - DPR RI bersama KPU, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan DKPP akan melaksanakan pertemuan penting mengenai tahapan awal Pemilu 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, kemungkinan besar tahapan awal Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden dan legislatif akan dimulai Januari 2022.

"Insya Allah tanggal 6 bulan depan kami akan menyelenggarakan rapat kerja untuk menetapkan hasil tim kerja itu menjadi keputusan resmi. Itu jadi patokan kita untuk menyiapkan Pemilu 2024," kata Doli, Jumat 27 Agustus 2021.

Ia menjelaskan, bahwa KPU dan Bawaslu meminta penambahan waktu, yakni 25 bulan sebelum hari H pemilu, tahapan harus dimulai.

Sehingga, perkiraan Doli, tahapan awal akan dimulai pada Januari 2022, dengan lima bulan tahapan internal penyelenggara pemilu.

"KPU kemarin bersama Bawaslu meminta ada penambahan waktu dan kita sudah tetapkan selama 25 bulan. Kalau dengan kita sudah hampir menyepakati itu kalau dilaksanakan 25 bulan sebelum pelaksanaan pilpres dan pileg tahapan itu sekitar Januari 2022. Jadi artinya waktunya tidak lama lagi," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu agar membangun konsep ideal dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga ada perbaikan kualitas yang terasa.

"Kita ingin ada pembaharuan-pembaharuan agar perubahan-perubahan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemilu dengan harapan jika peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu itu terjadi output produk pemilu itu semakin baik," kata dia.

Tentu saja kabar ini kemungkinan besar akan disambut baik oleh partai politik yang tengah bersiap menghadapi pemilu.

Salah satu kebiasaan yang tampak di Indonesia menjelang pemilu adalah menjamurnya baliho-baliho para calon, baik presiden maupun legislatif.

Bahkan, sebelum adanya pengumuman ini, beberapa baliho dengan wajah seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto hingga Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu sudah curi start.

Baliho-baliho mereka yang tersebar luas itu menuai kontroversi publik. Banyak pihak menilai, tidak tepat memasang baliho di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19.