JAKARTA, REQnews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juli 2021 telah mencapai Rp6.570,17 triliun. Atau naik 0,23 persen dari bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp6.554,56 triliun.
Terkait hal ini, pemerintah sudah seharusnya berfikir berjuta kali jika ingin menambah pundi-pundi utang. Sebabnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp405,87 triliun hanya untuk pembayaran bunga utang.
Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menuturkan tidak dipungkiri, bahwa belanja pemerintah pada sektor kesehatan, perlindungan sosial harus terus dipertahankan. Bahkan, ditingkatkan. &ldquo;Tetapi terus berutang, juga akan berbahaya pada situasi pendapatan negara yang makin terpuruk,&rdquo; ujarnya, lewat keterangan resmi, Jumat, 3 September 2021.
Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan beban bunga utang yang merupakan uang dari rakyat dalam jangka panjang dan tidak memperhitungkan dengan cermat tingkat produktivitas setiap rupiah yang dikeluarkan.
&ldquo;Ini menjadi rekor dan bisa lebih besar lagi di tahun kedepannya ditengah posisi utang yang terus meningkat,&rdquo; ujar Junaidi. Dia mengingatkan kepada pemerintah terkait dampak negatif dengan melonjaknya utang terhadap kesinambungan fiskal. Alokasi belanja untuk bayar bunga utang berbanding lurus dengan terus meningkatnya jumlah utang pemerintah.
&ldquo;Beban bunga utang yang akan dibayar pemerintah tahun depan akan mengurangi fleksibilitas belanja fiskal yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seperti anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial,&rdquo; ujar Junaidi.

Buat Bayar Bunga Utang Pemerintah Anggarkan Rp405 T, Nilainya Bisa Bikin Rakyat Miskin Sejahtera

Berita Terkait

Berita Rekomendasi