Dagelan Fahri Hamzah, Dulu Garang ke Kejagung Sekarang Dipuji Habis-habisan

JAKARTA, REQnews - Kekecewaan banyak orang akan sosok Fahri Hamzah yang tak lagi kritis, ternyata terbukti.

Fahri, yang kini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, kerap menyampaikan pujian kepada pemerintah, seperti yang terbaru ia sanjung-sanjung adalah Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Fahri, dari sekian banyak aparat penegak hukum di Indonesia, Kejagung adalah yang paling menonjol, khususnya dalam hal mengembalikan uang rakyat yang telah dicolong.

Ia pun membandingkan Kejagung, dengan aparat atau institusi penegak hukum lainnya yang kebanyakan gaya, namun minim aksi.

 

“Bagi rakyat kita, memerlukan tindakan penegakan hukum yang punya efek pengembalian kerugian keuangan negara dan sekarang KPK juga sudah mulai berorientasi pada pengembalian kerugian negara atau yang disebut sebagai pemulihan aset,” kata Fahri dalam keterangannya, seperti dikutip Senin 27 September 2021.

“Jika didefinisikan secara langsung maka lembaga yang paling banyak pengembalian negaranya saya anggap sebagai lembaga yang berfungsi performanya paling baik,” ujar dia menambahkan.

Kemudian, Fahri dalam akun Twitter-nya, menyertakan tabel bahwa Kejagung berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun, Polri Rp 388 miliar, dan KPK sebesar Rp 331 miliar.

Kritik Keras Fahri Hamzah di Masa Lalu

Beberapa tahun silam, saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI, Fahri Hamzah begitu getol mengkritik pemerintah. Kejagung pun tak lepas dari sasaran bidiknya.

Pada 2015 silam, mantan politisi PKS ini menuding bahwa Jaksa Agung kala itu, Prasetyo, lebih mengutamakan kepentingan partainya, NasDem dibanding penegakan hukum.

Seperti dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, Fahri dengan keras menyampaikan kritik kepada Kejagung.

Upaya Kejagung dalam menelusuri pencatutan nama itu, dilihat Fahri hanya sebatas aksi politik, bukan penegakan hukum yang benar.

"Saya mohon maaf yah, saya melihatnya Jaksa Agung adalah sebagai politisi Parta NasDem, itu saja saya melihatnya," kata Fahri, 2 Desember 2015.

Lalu, pada 2016, Fahri dengan lantang menyebut Kejagung sebagai institusi penegak hukum layak mendapat rapor merah dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Bagi Fahri, Kejagung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo benar-benar kacau, kecuali aparat kepolisian yang menurutnya masih lumayan.

“Kalau saya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian, saya masih menganggap polisinya yang mendingan, yang lain merah,” ujar Fahri, 22 November 2016.