Mafia Tanah Libatkan Banyak Oknum di BPN, Junimart Girsang Sarankan Sofyan Djalil Mundur

JAKARTA, REQnews - Maraknya aksi mafia tanah yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), membuat DPR meradang.

Akibat permainan para oknum ini, tak jarang terjadi konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha. Ironisnya masyarakat kerap kali menjadi korban dan kehliangan hak tanah mereka karena dicaplok pengusaha yang bermain dengan para oknum di Kementerian ATR atau BPN.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyarankan, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, akibat pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha, hal tersebut kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.

"Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin/akademisi yang mumpuni sebaiknya mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi," ujar Junimart lewat keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Oktober 2021. Ditegaskan Junimart, maraknya aksi mafia tanah yang melibatkan para oknum dari kementerian tersebut akibat aksi pembiaran Sofyan Djalil kepada para bawahannya.

"Permafiaan ini diamini oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Menurut saya ini adalah buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil," ujar Junimart. Ditegaskannya, jika Sofyan Djalil tidak bersedia mengundurkan diri, Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas dengan mencopot jabatannya.

Sebab, pemberian HGU, HGB, dan izin lainnya kepada para pengusaha di beberapa daerah merugikan masyarakat. "Lebih baik Presiden Jokowi mencopot Sofyan Djalil. Karena hasil temuan kami di Komisi II ketika melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah, menemukan pemberian HGU dan dan hak tanah lainnya kepada para pengusaha jelas-jelas telah merugikan masyarakat," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.