JAKARTA, REQnews - Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI terus disoroti oleh berbagai pihak. Salah satunya oleh LBH Jakarta.
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana bahkan secara blak-blakan berkomentar bahwa keputusan Jokowi tersebut ada kaitannya dengan kedekatan mertua Jenderal Andika, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono kepada partai dan rezim penguasa.
Menurut Arif, masyarakat dapat menilai sendiri bahwa pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI ini didasarkan pada pragmatis politik dan bukan alasan strategis pertahanan, apalagi pemajuan demokrasi serta hak asasi manusia.
"Kita tahu ada kedekatan khusus antara mertua calon panglima dengan partai maupun rezim pemerintahan yang berkuasa hari ini," kata Arif dikutip Selasa, 9 November 2021.
Atas dasar ini, LBH Jakarta pun menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang TNI. Karena, kata Arif, jika menilik Undang-Undang TNI, seharusnya yang mendapat giliran menjadi Panglima TNI bukan dari matra darat, melainkan dari matra laut.
"Ini disimpangi oleh Presiden Jokowi. Terlebih kalau kita melihat masa jabatan calon panglima tinggal satu tahun. Ini tentu tidak strategis bagi reformasi TNI ke depan," ujarnya.
Tak sampai di situ saja, Arif juga menyinggung soal rekam jejak buruk Jenderal Andika Perkasa terkait dugaan pelanggaran HAM serta kepemilikan harta kekayaan yang fantastis.
"Ini tentu menjadi pertanyaan kita semua. Apakah seorang penyelenggara negara yang memiliki rekam jejak buruk nanti bisa memperbaiki institusi TNI? Yang memiliki banyak PR untuk mereformasi kelembagaannya," kata Arif.
"Penyelenggara yang tidak bersih akan memberikan efek buruk bagi institusinya. Saya kira ini menjadi preseden buruk, dan presiden tidak memiliki komitmen pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di negara ini," tandasnya.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

LBH Jakarta Terang-terangan Nilai Jokowi Pilih Jenderal Andika karena Mertua Dekat dengan Partai

Berita Terkait

Berita Rekomendasi