Berantas Mafia Pelabuhan, Luhut Pandjaitan Minta Polri hingga Kejagung Bentuk Satgas Ini

JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri untuk membuat satuan tugas atau task force untuk memberangus keberadaan oknum bermasalah di pelabuhan.

"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," ujar Luhut dalam acara Bincang Stranas PK dengan tajuk Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan di YouTube StranasPK, Jumat 12 November 2021.

Ia pun menginginkan adanya pelabuhan yang dapat dijalankan secara ideal. "Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK, kalau bisa buat pelabuhan efisien," katanya.

Menurutnya, menjadikan Batam sebagai salah satu pelabuhan di Indonesia dengan sistem mumpuni, dapat menjadi percontohan bagi pelabuhan-pelabuhan lainnya. Dengan penyederhanaan birokrasi, menurutnya bisa menghadirkan banyak bentuk investasi baru ke Indonesia.

"Berbagai tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," lanjutnya.

Namun, menurutnya pembentukan satgas di lapangan adlah hal yang penting untuk memberantas para mafia di pelabuhan. Pertemuan dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, disebut jadi langkah perdana pemerintah untuk menganggap serius permasalahan mafia pelabuhan.

"Saya sudah bilang Pak Pahala ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan. Pengawasan pada national logistic ekosistem tidak hanya diterapkan di Batam tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. Itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan," ujarnya.