Santer Isu Reshuffle Kabinet! Pengamat Sebut Menteri Ini Rawan Diganti Jokowi, Ada Nama Moeldoko

JAKARTA, REnews - Beberapa nama menteri kabinet Jokowi disebut-sebut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam rawan terkena reshuffle oleh Jokowi.

Umam menduga ada beberapa nama yang rawan di-reshuffle.

"Yang potensial kena reshuffle antara lain KSP Moeldoko dengan digantikan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Agama akibat kencangnya dinamika jelang Muktamar NU," katanya.

Selain KSP Moeldoko dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Nadiem Makarim, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga berpotensi diganti untuk mengakomodir Muhammadiyah dan PAN.

"Menko PMK, Mendikbud atau Menteri Investasi untuk mengakomodir representasi Muhammadiyah dan PAN," katanya.

Selain itu menurutnya jabatan lainnya yang diprediksi berpotensi direshuffle adalah Menaker. Hak ini imbas persoalan yang dihadapi di kementerian dan lembaganya.

"Menakertrans pasca ditolaknya UU Cipta Kerja oleh MK dan mulai memunculkan dinamika di kalangan buruh, dll," katanya.

Desas-desus reshuffle kabinet kembali menyeruak.

Awalnya Umam menilai reshuffle kabinet kurang efektif jika dilakukan pada akhir tahun ini. Sebabnya pemerintah masih fokus menangani pandemi COVID-19 di masa Natal dan tahun baru serta akan menghadapi dinamika politik.

"Daripada repot mengelola dinamika politik pasca reshuffle saat ini, pemerintah sebaiknya konsentrasi penuh saja dulu pada momentum bencana nasional yang merata dan momentum Nataru yang berpotensi memunculkan perubahan tren positif pandemi ke depan," kata Umam, Selasa 7 Desember 2021 malam.

Selain itu, Umam menyebut di akhir tahun biasanya kementerian dan lembaga masih pada tahap penyelesaian program tahunan. Karena itu, dia menduga reshuffle kabinet akan terjadi pada Januari hingga April 2022.

"Lagi pula, di penghujung tahun semua kementerian dan lembaga masih pada tahap penyelesaian program tahunan, evaluasi dan pelaporan. Agar lebih efektif, reshuffle sebaiknya dilakukan pasca masa kritis Nataru dan sebelum dimulainya kerja kementerian yang umumnya baru efektif pasca Januari-April untuk perumusan program pasca perencanaan tahunan yang telah disiapkan," katanya.