JAKARTA, REQnews - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengusulkan dibentuknya Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Agus menyebut nantinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian tersebut.
Menanggapi hal itu, Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa institusinya tetap bepegang pada koridor dan amanah Undang-undang.
"Polri dalam hal ini masih pada koridor amanah Undang-undang, sebagaimana amanah Undang-undang Dasar, UU No 2 tahun 2002 teteng Kepolisian Republik Indonesia," ujar Trunoyudo di Humas Polri pada Senin 3 Januari 2022.
Pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebut bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Untuk itu, menurutnya Polri bekerja mendasari pada amanah Undang-undang. "Amanah Undang-undang tentunya menjadi amanah masyarakat, dan ini yang masih kita jalani," kata dia.&nbsp;
Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir Lemhannas tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya, kata Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian tersebut.
"Kevakuman dalam merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri yang membutuhkan lembaga politik tingkat kementerian, yang diberi mandat portofolio keamanan dalam negeri, guna merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri," kata Agus dikutip pada Senin 3 Januari 2022.
Menurutnya, Dewan Keamanan Nasional sangatlah penting, karena bisa didayagunakan untuk memadukan perumusan kebijakan keamanan nasional. Dewan tersebut nantinya juga bisa membantu presiden dalam merumuskan kebijakan, dalam aspek keamanan nasional.
"Dewan keamanan nasional itu adalah lembaga pembantu presiden dalam rangka membantu perumusan atau kebijakan, namanya Dewan Keamanan Nasional bermula dari untuk aspek keamanan nasional," kata dia.&nbsp;
Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa Polri sebagai lembaga penegakan hukum bisa diletakkan di bawah kementerian tersebut. Terkait dengan operasional, nantinya bisa dirumuskan oleh menteri.
"Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," ujarnya.

Gubernur Lemhannas Usulkan Polri di Bawah Kementerian, Pernyataan Kombes Trunoyudo Tegas Banget!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi