JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan usulan Polri berada di bawah kementerian bertentangan dengan Undang-undang serta&nbsp;akan sulit diterapkan karena akan mempengaruhi independensi Polri.
"Usulan tersebut akan terbentur dengan peraturan perundang-undangan. Pertama TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 dan juga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 8 bahwa kepolisian itu di bawah Presiden. Jadi ini akan terbentur dengan peraturan perundang-undangan," kata Sugeng kepada REQnews.com pada Kamis 6 Januari 2022.
Menurutnya jika aturan tersebut diterapkan, maka harus mengubah TAP MPR RI dan merevisi Undang-undang. "Kalau hal tersebut mau diterapkan, maka TAP MPR RI tersebut harus dirubah atau dibatalkan, selain itu UU harus direvisi. Nah ini prosesnya cukup panjang dan rumit, karena berbenturan. Jadi akan mengalami kesulitan," kata dia.
Selain itu, Sugeng menyebut apabila Polri di bawah kementerian, berpotensi berada di bawah kepentingan politik tertentu. Karena menurutnya, menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden merupakan representasi dari partai politik, sehingga independensi Polri akan terganggu.
"Dalam sistem presidensial kita menteri-menteri itu adalah representasi partai-partai politik. Kalau kepolisian di bawah kementerian apapun namanya, maka ada potensi kepolisian akan berada di bawah kepentingan politik tertentu, itu di pusat," kata dia.
"Kalau di daerah, Kapolda akan juga merujuk kepada gubernur yang juga dipilih oleh partai politik. Nah jadi independensi kepolisian akan sangat rentan terganggu," lanjutnya.
Lebih lanjut, menurutnya jika dikaitkan dengan prinsip Tribrata Polri yaitu sebagai warga negara utama, kemudian juga sebagai warga teladan dan penegak hukum. Sangat available apabila di bawah presiden, bukan di bawah kementerian.
Jadi Sugeng mengatakan usulah Polri berada di bawah kementerian akan sulit diterapkan di Indonesia, karena akan mempengaruhi independensi Polri. "Akan sulit ya diterapkan di Indonesia, karena akan menggangu independensi kepolisian," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo dalam pernyataan akhir Lemhannas tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya, kata Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian tersebut.
"Kevakuman dalam merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri yang membutuhkan lembaga politik tingkat kementerian, yang diberi mandat portofolio keamanan dalam negeri, guna merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri," kata Agus dikutip pada Senin 3 Januari 2022.
Menurutnya, Dewan Keamanan Nasional sangatlah penting, karena bisa didayagunakan untuk memadukan perumusan kebijakan keamanan nasional. Dewan tersebut nantinya juga bisa membantu presiden dalam merumuskan kebijakan, dalam aspek keamanan nasional.
"Dewan keamanan nasional itu adalah lembaga pembantu presiden dalam rangka membantu perumusan atau kebijakan, namanya Dewan Keamanan Nasional bermula dari untuk aspek keamanan nasional," kata dia.&nbsp;
Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa Polri sebagai lembaga penegakan hukum bisa diletakkan di bawah kementerian tersebut. Terkait dengan operasional, nantinya bisa dirumuskan oleh menteri.
"Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," ujarnya.
Sementara Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa institusinya tetap bepegang pada koridor dan amanah Undang-undang.
"Polri dalam hal ini masih pada koridor amanah Undang-undang, sebagaimana amanah Undang-undang Dasar, UU No 2 tahun 2002 teteng Kepolisian Republik Indonesia," ujar Trunoyudo di Humas Polri pada Senin 3 Januari 2022.
Pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebut bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Untuk itu, menurutnya Polri bekerja mendasari pada amanah Undang-undang. "Amanah Undang-undang tentunya menjadi amanah masyarakat, dan ini yang masih kita jalani," kata dia.&nbsp;

IPW Sebut Usulan Polri di Bawah Kementerian Sulit Diterapkan, Ini Alasannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi