JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pelarian&nbsp;Juara Pangaribuan alias JP, Direktur PT Karya Bukit Nusantara selama 4 tahun berakhir sudah. Ia ditangkap&nbsp;tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di&nbsp;rumah sekaligus tempat usahanya Corez Flower and Doorsmer di Gang Madirsanujung, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis 13 Januari 2022 malam.
JP ditangkap terkait perkara korupsi pengadaan sarana air minum di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, tahun anggaran 2007.&nbsp;Asintel Dwi Setyo Budi Utomo mengatakan, saat ditangkap terpidana tdak melakukan perlawanan.&nbsp;
"Saat diamankan, terpidana sedang mencuci mobil. Dia tidak melakukan perlawanan, langsung kita bawa ke Kejati Sumut," ujar&nbsp;Dwi Setyo Budi Utomo dalam keterangan tertulisnya, Jumat 14 Januari 2022.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2015 tanggal 24 Maret 2016 menerima tuntutan dan mengabulkan jaksa, bahkan menaikkan tuntutan jaksa menjadi lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti kurungan badan selama enam bulan.
"Terpidana ditetapkan DPO sejak 31 Juli 2018. Selama pelariannya, dia berada di Medan dan Tanjungmorawa membuka doorsmer. Sebelumnya, jaksa menuntut terpidana empat tahun penjara dan divonis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan dengan 18 bulan penjara,"ucapnya.&nbsp;
Dwi menjelaskan, pengadaan sarana air minum di Sibisa yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,8 miliar lebih.&nbsp;
Ternyata, JP menyerahkan atau men-sub-kontrak-kan seluruh pekerjaan kepada TS (DPO).
Selain JP, ada lima orang lain yang ditetapkan menjadi tersangka. Yaitu DRS, GN dan AM sudah menjalani hukuman. Sedangkan TS masih berstatus DPO.
"Terpidana kita serahkan ke Cabjari Tobasa di Porsea untuk menjalani putusan MA. Terpidanan TS yang saat ini masih DPO diharapkan segera menyerahkan diri," kata Dwi.
Kelima tersangka dituntut Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.
Adapun perbuatan melawan hukumnya adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai waktu dan volume pekerjaan tidak sesuai kontrak. Kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPKP) Perwakilan Sumut sebesar Rp519 juta lebih dan telah dibayar ke kas negara.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Bikin Bangga ST Burhanuddin, Kejati Sumut Tangkap Buron JP yang Kabur 4 Tahun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi