JAKARTA, REQnews - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Deswin Nur menyebut akan menyeret kasus mahalnya minyak goreng ke ranah hukum persaingan usaha.
"Berdasarkan berbagai temuan saat ini, Komisi memutuskan pada Rapat Komisi hari Rabu kemarin bahwa permasalahan minyak goreng dilanjutkan ke ranah penegakan hukum di KPPU," kata&nbsp;Deswin dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 30 Januari 2022.
Ia menyebut bahwa dalam proses penegakan hukum, pihaknya berfokus pada pendalaman berbagai bentuk perilaku yang berpotensi melanggar pasal-pasal tertentu di undang-undang.
Yaitu terkait dengan&nbsp;pendalaman fakta-fakta terkait penyebab kelangkaan minyak goreng, potensi penimbunan, sinyal harga atau perilaku di pasar. "Serta turut mengidentifikasi potensi terlapor dalam permasalahan tersebut," katanya.
Berdasarkan hasil penelitian KPPU ditemukan adanya konsentrasi pasar (CR4) sebesar 46,5 persen di pasar minyak goreng. Itu berarti&nbsp;hampir setengah pasar dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng.
Dalam polemik kelangkaan minyak goreng, berkaitan dengan pelaku usaha yang terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO hingga produsen minyak goreng.
KPPU pun menyarankan agar pemerintah mencabut regulasi yang dapat menimbulkan hambatan masuk (entry barrier) pelaku usaha baru di industri minyak goreng, termasuk pelaku usaha lokal dan skala menengah kecil.
Hal tersebut diharapkan agar semakin banyaknya pelaku usaha baru bisa mengurangi dominasi kelompok usaha yang berintegrasi secara vertikal.
Sementara untuk menjamin pasokan CPO, KPPU menyarankan agar perlu didorong adanya kontrak antara produsen minyak goreng dan minyak sawit untuk menjamin harga dan pasokan.

Mahalnya Minyak Goreng Diduga Ada Unsur Persaingan Usaha, KPPU Bakal Proses Hukum

Berita Terkait

Berita Rekomendasi