Temuan Amnesty Internasional, Israel Gunakan Sniper Untuk Bunuh Warga Palestina

PALESTINA, REQNews – Amnesty Internasional menuntut Israel harus menghentikan segera sistem apartheid atas Palestina. Amnesty juga telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap Israel.

Selain itu juga sanksi yang ditargetkan, seperti pembekuan aset, terhadap pejabat Israel yang paling terlibat dalam kejahatan apartheid.

Amnesty mengikuti kesimpulan serupa yang dicapai oleh Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di AS, yang menerbitkan sebuah laporan pada April tahun lalu yang menemukan Israel melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan apartheid dan penganiayaan” terhadap warga Palestina.

Demikian juga, kelompok hak asasi manusia Israel B’Tselem menerbitkan sebuah studi pada Januari 2021 yang menemukan bahwa orang-orang Palestina – yang terbagi dalam empat tingkatan perlakuan rendah – ditolak hak untuk menentukan nasib sendiri.

Amnesty mengatakan pembunuhan yang melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa Palestina di Gaza mungkin adalah “ilustrasi paling jelas tentang bagaimana pihak berwenang Israel menggunakan tindakan terlarang untuk mempertahankan status quo”.

Itu mengacu pada periode selama 2018 dan 2019 di mana warga Palestina di Gaza mengadakan demonstrasi mingguan di sepanjang pagar pemisah Israel, menyerukan hak untuk kembali bagi para pengungsi dan mengakhiri blokade.

Protes Great March of Return disambut dengan kekerasan oleh pasukan Israel, yang menembakkan tabung gas air mata, peluru karet dan amunisi tajam, sebagian besar oleh penembak jitu.

Pada saat demonstrasi ditangguhkan pada akhir 2019, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 214 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak, menurut PBB.

“Tanggapan internasional terhadap apartheid tidak boleh lagi terbatas pada kecaman hambar dan samar-samar,” kata Agnes Callamard Sekjen Amnesty Internasional, Selasa 1 Februari 2022.

“Israel harus membongkar sistem apartheid dan mulai memperlakukan orang-orang Palestina sebagai manusia dengan hak dan martabat yang sama,” tegasnya.