Tak Dicabut Aturan Baru JHT, Buruh Ancam Akan Geruduk Kemnaker

JAKARTA, REQNews - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah mencabut peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam aturan baru tersebut menetapkan bahwa manfaat JHT baru bisa dicairkan secara penuh apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun.

"Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu 12 FEbruari 2022.

Said Iqbal mengatakan pihaknya meminta diberlakukan kembali bagi buruh yang ter-PHK apapun status hubungan kerjanya, kontrak, outsourcing, karyawan tetap bila dia ter-PHK, satu bulan kemudian bisa mencairkan dana JHT-nya.

Dia menjelaskan JHT adalah pegangan buruh kalau terkena PHK, yang bisa dikatakan sebagai pertahanan terakhir pekerja yang yang terkena pemutusan hubungan kerja.

"PHK itu masih tinggi angkanya. Nah ketika ter-PHK, andalan para buruh adalah tabungan buruh sendiri yang kita kenal dengan JHT. Menteri ini tahu nggak kalau buruh di-PHK pada saat kondisi sekarang kemudian JHT-nya tidak bisa diambil karena harus menunggu usia pensiun 56 tahun, terus makan apa buruhnya? pekerjanya itu makan apa?," tegasnya.

Said menerangkan masih banyak sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19, mulai dari perhotelan, maskapai penerbangan, biro perjalanan, hingga sektor padat karya. Oleh karenanya, pihaknya mendesak pemerintah mencabut kembali Permenaker 2/2022 yang dirasa merugikan para pekerja khususnya yang terkena PHK.

"Jaid apabila memang tidak didengar ya kami terpaksa akan turun ke jalan, puluhan ribu buruh di depan Kementerian Ketenagakerjaan dan serampak di Indonesia, kami akan melakukan aksi unjuk rasa," pungkasnya.