JAKARTA, REQnews -&nbsp;Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim diusir oleh&nbsp;Komisi VII DPR saat gelar rapat&nbsp;dengar pendapat dengan Krakatau Steel pada Senin 14 Februari 2022. Hal itu buntut dari debat panas soal proyek mangkrak yang mengakibatkan perusahaan rugi belasan triliun rupiah.&nbsp;
 Pengusiran itu terjadi setelah Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat berdebat dengan Silmy Karim soal proyek Blast Furnace.
"Pabrik Blast Furnace dihentikan tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, ini jangan maling teriak maling, jangan kita ikut bermain pura-pura tidak bermain" kata pimpinan Komisi VII dalam rapat yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Komisi VII DPR, Senin 14 Februari 2022.
Merasa bingung dengan pernyataan Bambang soal maling. Silmy balik bertanya.&nbsp;
 "Maksud maling bagaimana?," katanya.
Mendapat pertanyaan tersebut, Bambang langsung menunjukkan dugaan kasus pemalsuan SNI yang diduga dilakukan oleh pengusaha Kimin Tanoto. Kasus itu katanya sempat ditangani Polda Metro Jaya.
"Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang mana. Kami minta penjelasannya. Itu salah satu anggota anda. Namanya Kimin Tanoto," kata Bambang.
Menurut Silmy, ia tidak bisa memberi penjelasan karena ia hadir sebagai Dirut Karakatau Steel.
Pertanyaan itu pun memantik reaksi dari Bambang. Ia menganggap Silmy tak menghargai DPR.
"Ada teknis persidangan, Anda tidak pernah bisa menghargai komisi, Anda keluar,"&nbsp;ucapnya.
Mendapat pengusiran tersebut, Silmy langsung berkata," kalau memang harus keluar ya kita keluar," katanya.
Mendengar jawaban itu, Bambang semakin menjadi.
"Anda merasa hebat. Anda sudah jawab anda pengin keluar, silahkan keluar," katanya.
Namun, pengusiran akhirnya dibatalkan usai anggota DPR Komisi VII Adian Napitupulu yang menyarankan adanya rapat dengan semua pihak agar seluruh permasalahan impor industri baja dapat diinvestigasi tidak hanya sepihak tapi dari sisi regulator juga.
"Rapat ini belum komplit, kalau rapat ini mau tertutup, panggil pihak-pihak yang lain, misal Kemenkeu, kenapa banyak baja impor yang masuk? Apa yang didapat dari pajak impor, karena semua saling terkait, kita tidak bisa sepihak menyalahkan mereka yang jadi trader, regulator harus dikumpulkan," kata Adian.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan adanya korupsi dalam proyek blast furnace di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).&nbsp;
Proyek blast furnace sejak sejak 2011 disebut sebagai proyek yang serba salah. Sebab bagaimanapun, proyek ini akan merugikan perusahaan senilai Rp 1,3 triliun setiap tahunnya. Sedangkan jika dihentikan, maka perseroan akan kehilangan uang sekitar Rp 10 triliun. Sejak proyek tersebut dimulai pada 2011 lalu, perusahaan sudah mengeluarkan anggaran sekitar USD714 juta atau setara Rp 10 triliun. Angka ini membengkak Rp 3 triliun dari rencana semula yang hanya Rp 7 triliun.
&nbsp;
&nbsp;

Viral! Detik-detik Dirut Krakatau Steel Diusir Komisi VII DPR Gegara Debat Soal Blast Furnace

Berita Terkait

Berita Rekomendasi