Diusir DPR, Ini Berbagai Jabatan Mentereng yang Pernah Diemban Silmy Karim Dirut Krakatau Steel

JAKARTA, REQNews - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim, diusir Komisi VII DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada hari ini, Senin 14 Februari 2022.

Silmy Karim merupakan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia. Lalu melanjutkan pendidikann S2 di Georgetown University, GLS, Washington D.C., AS.

Pria yang mengambil pendidikan di George C. Marshall European Center for Security Studies, Program in Advance Security, Garmisch-Partenkirchen, Jerman ini memiliki ketertarikannya di bidang pertahanan lalau ia pun menempuh pendidikan NATO School, Oberammergau, Germany.

Berbagai jabatan menterang pernah diembannya di antaranya menjadi Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI.

Ia juga pernah menjadi Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Lalu terpilih menjadi Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI.

Silmy Karim juga pernah menjadi Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN), Komisaris PT. PAL Indonesia (Persero), Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.

Bahkan ia pernah dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) pada Desember 2014-Agustus 2016.

Selain itu ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) sejak Agustus 2016 hingga September 2018.

Lalu menjadi Dirut PT. Krakatau Steel Tbk dari September 2018 hingga saat ini.

Tak hanya itu, Silmy juga masih menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Posisi penting itu ia jabat sejak 12 tahun lalu dan mengantarkannya sebagai sosok profesional di bidang pertahanan.

Mengenai pengusiran, Silmy Karim terlibat debat dengan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Haryadi.

RDP dengan Komisi DPR yang membidangi Energi hari ini di antaranya membahas soal progress pembangunan smelter di Kalimantan Selatan, proyek blast furnace yang mangkrak, dan penjelasan terkait impor baja.

Perdebatan ini bermula usai Silmy memaparkan sejumlah isu di atas. Bambang yang merupakan politikus Partai Gerindra itu memberi tanggapan soal penghentian fasilitas blast furnace Krakatau Steel setelah mulai beroperasi pada 2019.

"Bagaimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi di satu sisi ingin memperkuat industri dalam negeri. Jangan maling teriak maling, jangan kita ikut bermain, pura-pura tidak ikut bermain," kata Bambang.

Bambang pun kembali mempertanyakan upaya memperkuat industri baja yang sebelumnya dijelaskan oleh Silmy. "Anda ingin memperkuat (industri baja), tapi di satu sisi Anda ingin hentikan, jadi mana semangat untuk memperkuatnya," tuturnya.

"Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kami minta kejelasannya, itu salah satu anggota Anda."

Silmy langsung menyela, "Di sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan Ketua IISIA."

Tak terima dua kali ucapannya disela begitu saja, Bambang menilai Silmy tidak menghormati forum.

"Kalau sekiranya Anda tidak bisa ngomong di sini, Anda keluar!" kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Silmy menyatakan pihaknya akan mengikuti permintaan tersebut. "Kalau memang harus keluar, kami keluar," kata Silmy.