JAKARTA, REQnews&nbsp;-&nbsp;Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta agar kebijakan baru&nbsp;terkait penerapan&nbsp;melampirkan BPJS Kesehatan dalam melakukan jual beli tanah, dibatalkan.
Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan&nbsp;memaksa masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan, ia pun menganggap bahwa aturan tersebut konyol dan irasional.
"Terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktek kekuasaan yang konyol, irasional dan sewenang-wenang," kata Luqman kepada wartawan pada Sabtu 19 Februari 2022.
Ia mengatakan bahwa tak ada kaitannya&nbsp;antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara.
Untuk itu, Luqman menyebut bahwa dalam melindungi hak tersebut, negara tidak boleh memberangus hak masyarakat yang lainnya. Ia pun curiga dan menduga adanya niat jahat yang menyusup di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Lahirnya kebijakan ini membuat saya curiga adanya anasir jahat yang menyusup di sekitar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya dan dengan sengaja mendorong lahirnya kebijakan yang membenturkan presiden dengan rakyat," lanjutnya.
Kemudian, ia pun meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil membatalkan kebijakan yang berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.
Menurutnya, Sofyan sebagai pembantu presiden semestinya memberi masukan kepada presiden agar merevisi aturan tersebut sehingga masyarakat tidak dirugikan. "Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya," ujarnya.
Sebelumnya,&nbsp;Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan adanya syarat baru untuk jual beli tanah yaitu harus melampirkan BPJS Kesehatan. Yang diatur dalam Instruksi presiden (Inpres) yang dimaksud adalah nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Ia menyebut bahwa BPJS yang dilampirkan bisa dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 dan akan berlaku mulai 1 Maret 2022. "Jadi harus melampirkan BPJS ketika membeli tanah. Baru keluar tahun ini Inpres-nya. Mulai diberlakukan sejak 1 Maret 2022," kata Taufiq pada Jumat 18 Februari 2022.
Taufiq mengatakan adanya aturan tersebut untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh masyarakat Indonesia.&nbsp;"Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia," ujarnya.

Minta Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual-beli Tanah Dibatalkan, DPR: Konyol dan Irasional!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi