JAKARTA, REQnews - Usai ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan&nbsp;dugaan korupsi seorang kepala desa berinisial S,&nbsp;Kaur Keuangan Desa Citemu Nurhayati disarankan mengajukan permohonan praperadilan.
"Bilamana seseorang yang ditetapkan tersangka tidak berkenan, bisa menempuh upaya hukum praperadilan yang seharusnya dilakukan Nurhayati saat ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Cirebon Kota," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cirebon Hutamrin di Cirebon, Senin 21 Februari 2022.
Menurutnya,&nbsp;Nurhayati bisa memanfaatkan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka terhadap dirinya.&nbsp; "Ada ruang uji penetapan tersangka, silakan digunakan praperadilan karena kami transparan dan prosesnya juga dibuka," ujarnya.
Hutamrin mengatakan bahwa proses praperadilan tidak terbatas waktunya selama perkara pokok belum disidangkan. Namun, ia menyebut bahwa perkara tersebut akan disidangkan dalam tujuh hari lahi.
Sehingga menurutnya, praperadilan dibatalkan dengan alasan hukum yang berlaku. "Ruang uji ini agar semuanya berjalan pada koridor masing-masing. Sehingga tidak hanya melalui keterangan si A, B, C dan lainnya," lanjutnya.
Diketahui, sebelumnya&nbsp;Nurhayati ditetapkan&nbsp;sebagai tersangka usai melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu berinisial S. Ia pun mengungkapkan kekecewaannya melalui unggahan video yang viral di media sosial.
Nurhayati kesal dan kecewa kepada aparat kepolisian yang menjadikan dirinya sebagai tersangka. "Saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mempertersangkakan (menjadikan tersangka) saya," kata Nurhayati.
Karena menurutnya, dalam dua tahun terakhir dirinya telah&nbsp;membantu proses penyidikan dugaan korupsi di Desa Citemu, tetapi dirinya malah dijadikan sebagai tersangka pada Desember 2021 lalu.
Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar menyebut Nurhayati melanggar tata kelola keuangan dalam perkara tersebut. "Walaupun tiak menikmati uangnya, namun hal ini melanggar Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan," kata Fahri pada Minggu 20 Februari 2022.
&nbsp;

Jadi Tersangka Usai Laporkan Dugaan Korupsi, Kajari Cirebon Minta Nurhayati Ajukan Praperadilan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi