JAKARTA, REQnews -&nbsp;Wacana pemilu diundur mengemuka setelah&nbsp;sejumlah ketua&nbsp;partai politik dan elite politik secara terbuka mengusulkan penundaan Pemilu 2024.&nbsp;Sejumlah pakar hukum pun ikut bersuara menanggapi isu tersebut.&nbsp;
Wacana penundaan pemilu&nbsp;pertama kali dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Usulan itu disambut oleh dua ketua umum partai lainnya, yakni Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulfkifli Hasan (Partai Amanat Nasional).
Namun parpol lainnya seperti PDI-P, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak. Sedangkan Partai Gerindra belum memutuskan sikap.
&nbsp;
Menurut Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum. Ini karena konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"Jadi, jika pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali," kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu&nbsp;26 Februari 2022.
Sehingga, para penyelenggara negara yang saat ini menjabat, akan menjadi ilegal bila pemilu 2024 ditunda.
Pernyataan senada juga diungkapkan&nbsp;pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Menurutnya wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.
"Ini adalah perkembangan yang memalukan, sekaligus membahayakan. Wacana penundaan pemilu, sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi," kata Denny dalam keterangan tertulis, Jumat&nbsp;25 Februari 2022.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Lantas, bagaimana sebenarnya dasar hukum pelaksanaan pemilu? Payung hukum pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam&nbsp;Pasal 22E Ayat (1) UUD. Disebutkan:&nbsp;
"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".&nbsp;
Adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta presiden dan wakil presiden. Perihal penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali," demikian Pasal 167 Ayat (1) UU Pemilu.

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Bagaimana Sebenarnya Dasar Hukum Pelaksanaannya?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi