JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ketua Dewan Kehormatan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Harkristuti Harkrisnowo mengusulkan dirancangnya Undang-undang yang mengatur terkait dengan restorative justice.
Sebagai orang hukum pidana, dirinya mengaku terusik dengan adanya&nbsp;peraturan-peraturan internal yang mereduksi Undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana.&nbsp;
"Buat saya itu agak meresahkan saya, nanti akan muncul berbagai peraturan yang akan mendegradasi Undang-undang pidana, diatur dalam peraturan lembaga, bahaya,"&nbsp;kata Harkristuti dalam dalam diskusi 'Diskresi Jaksa dalam Penghentian Perkara Pidan Korupsi,' pada Kamis 10 Maret 2022.
Dalam penerapan restorative justice, menurutnya harus&nbsp;tetap mengacu kepada Undang-undang yang ada. Ia mengatakan bahwa acuan tersebut bukan hanya terkait dengan tindak pidana korupsi, namun dalam perkara lainnya.
"Ini sebenarnya bukan cuma untuk korupsi saja, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ternyata pandangan polisi, jaksa, hakim, Mahkamah Agung mengenai RJ itu juga nggak sama," kata dia.
"Jadi mungkin sudah bisa dipikirkan kita bersama, mungkin enggak yaa kita bikin Undang-undang, RUU tentang restorative justice, agar sangat jelas, tapi dasarnya Undang-undang," lanjutnya.
Untuk itu, menurutnya jika disepakati adanya restorative justice tersebut, maka akan sangat bagus untuk peradilan di Indonesia. Namun tetap dalam bentuk Undang-undang, agar tidak terpecah.
"Tapi harus dan disepakati di luar peradilan pidana juga dapat dilakukan diatur dalam Undang-undang, jangan diatur dalam peraturan-peraturan yang terpecah-pecah yang separatis dan ternyata tidak sama," ujarnya.
&nbsp;

Pengamat Usulkan Adanya Undang-undang Restorative Justice, Ini Alasannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi