JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait penelusuran&nbsp;dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Wakil Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
"Kami sudah minta Kedeputian Korsup (Koordinasi dan Supervisi) untuk berkoordinasi dengan Bareskrim karena Bareskrim yang menangani TPPU-nya bukan Direktorat Tipikor tetapi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi tertentu kalau tidak salah seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Sabtu 12 Maret 2022.
Ia mengungkap bahwa pihaknya belum mengetahui terkait dengan&nbsp;tindak pidana asal (predicate crime) dugaan pencucian uang Setnov tersebut, sehingga ditangani oleh Bareskrim Polri.
"Kira-kira di sana itu predicate crime-nya itu apa. Kalau predicate crime-nya korupsi kan KPK yang menangani. Kami belum tahu apa predicate crime SN (Setya Novanto) yang ditangani oleh Direktorat Pidana Ekonomi tertentu itu sehingga mereka menaikkan atau melakukan penyidikan TPPU," katanya.
Namun, menurutnya jika terdapat tindak pidana korupsi, pihaknya pun akan menindaklanjuti kasus tersebut, serta melakukan penyidikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Tetapi kalau tindak pidananya korupsi, tentu nanti kami akan tindak lanjuti karena harusnya yang melakukan penyidikan TPPU itu adalah penyidik yang melakukan atau menangani perkara korupsinya, seperti itu. Kami belum tahu predicate crime yang ditangani Bareskrim dan kami sudah minta untuk dilakukan koordinasi dengan Bareskrim," ujarnya.
Sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman&nbsp;mendesak KPK mengambil alih penanganan perkara dugaan TPPU Setnov dari Bareskrim Polri, dengan alasan penanganan&nbsp;perkara itu mangkrak.
"Karena di Bareskrim tidak jalan lagi kasusnya, ini harus diambil alih KPK karena perkara pokok korupsi KTP-el itu ada di KPK," kata Boyamin saat dikonfirmasi wartawan.
Diketehui, Setnov yang merupakan mantan ketua umum Golkar, menjadi terpidana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dirinya divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti 7,3 juta dolar AS.

Usut Dugaan TPPU Setya Novanto, KPK Segera Koordinasi dengan Bareskrim Polri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi