JAKARTA, REQNews &ndash; Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Mohamad Hekal heran dengan kinerja Kementerian Perdagangan mengatasi carut marutnya minyak goreng.
Hekal mengkritisi keputusan pemerintah untuk menghapus aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi minyak goreng kemasan dan &lsquo;melepasnya&rsquo; sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
&ldquo;Kok bisa angkat bendera putih pemerintah kita? Kita kalah dengan oligarki-oligarki atau kartel-kartel di bidang-bidang tertentu dan baru-baru ini terlihat juga hal serupa dengan batu bara,&rdquo; kata Hekal, Jumat, 18 Maret 2022.
Sebelumnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022, Mendag Lutfi memaparkan hasil rapat terbatas pemerintah beberapa waktu lalu yang melepas harga minyak goreng sesuai harga pasar.
Selain menghapus HET minyak goreng kemasan, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi para eksportir kelapa sawit.
Sebelumnya kebijakan pengaturan DMO dan DPO diterapkan dengan tujuan pembatasan ekspor untuk menggenjot produksi minyak kelapa sawit dalam negeri.
"Saya kaget waktu dengar kebijakan baru ini. Sudah tidak ada DMO, tidak ada DPO, sudah tidak ada persetujuan ekspor. Lalu wewenang bapak dimana dalam mengatur ini?&rdquo; ujar politikus Partai Gerindra itu.
Dalam paparannya, Mendag Lutfi juga mengungkapkan adanya beberapa kewenangan terkait produksi minyak goreng yang tidak dapat secara langsung diatur oleh Kemendag.
Hal ini menjadikan beberapa kebijakan berada di bawah kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.
&nbsp;

Terkait Minyak Goreng, DPR Heran Pemerintah Bisa Kalah dan Lepas Harga

Berita Terkait

Berita Rekomendasi