JAKARTA, REQnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI,&nbsp;Ilham Saputra membuka ruang kepada&nbsp;KPU kabupaten/kota untuk menghadiri undangan&nbsp;Kemenko Polhukam&nbsp;terkait rapat koordinasi isu pemunduran pemilu serentak dan isu calon penjabat kepala daerah beredar.
Ilham mengatakan pihaknya telah mengetahui terkait&nbsp;isu pembahasan adanya isu penundaan Pemilu Serentak oleh Menko Polhukam Mahfud Md.
Ia mengatakan, bahwa Mahfud menyebut adanya isu penundaan pemilu dan pilkada serentak bukan urusan pemerintah.
"Oleh karenanya, silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir," ujar Ilham saat dihubungi wartawan pada Jumat 18 Maret 2022.
Menurutnya, kehadiran KPU disebut dapat sekaligus menegaskan komitmen untuk tetap melaksanakan pemilu dan pilkada sesuai jadwal serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, beredarnya undangan&nbsp;dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait rapat koordinasi isu penundaan Pemilu Serentak 2024.
Mahfud mengatakan bahwa acara tersebut dilakukan untuk menjawab isu penundaan pemilu yang beredar serta untuk memastikan isu tersebut tidak memengaruhi persiapan tahapan Pemilu dan Pilkada.
"Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud kepada wartawan pada Jumat 18 Maret 2022.
Menurutnya, pemerintah akan tetap&nbsp;berpegang kepada konstitusi terkait jadwal penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. "Artinya Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak," kata Mahfud.
Ia kemudian menegaskan bahwa polemik penundaan pemilu merupakan isu politik di luar agenda tugas pemerintah. "Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah dan Pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," ujarnya.
Dalam dokumen yang menggunakan&nbsp;kop Kemenko Polhukam tersebut, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, hingga&nbsp;Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan sebagai narasumber.
Diketahui, kegiatan tersebut terkait dengan&nbsp;koordinasi isu penundaan Pemilu Serentak 2024 dan isu calon pejabat (PJ) Kepala Daerah, yang akan berlangsung pada 21 Maret 2022 di salah satu hotel di Balikpapan.
Lebih lanjut, melalui surat yang diterbitkan&nbsp;pada 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama.
&nbsp;
&nbsp;

Rakor Isu Penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan, KPU RI Kasih Lampu Hijau Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi