JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menerima permohonan banding Benny Tjokrosaputro terkait dengan&nbsp;Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2008-2018.
Pembacaan putusan banding perkara tersebut tertuang dengan nomor 1/B/2022/PT.TUN.JKT, yang berlangsung pada Selasa 8 Maret 2022 lalu. "Mengabulkan gugatan penggugat (Benny Tjokro) untuk seluruhnya,"&nbsp;dikutip dari laman resmi PTUN Jakarta, Senin 28 Maret 2022.
"Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008 s.d. 2018 yang dikeluarkan oleh tergugat a quo karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku keputusan tergugat," lanjut putusan tersebut.
Selanjutnya, hakim memerintahkan BPK RI sebagai tergugat&nbsp;untuk mencabut LHP Investigatif dalam kasus tersebut, serta mewajibkan tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Banny Tjokro sebagai penggugat.
"Memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang berisi tentang rehabilitasi penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai warga negara yang baik," lanjutnya.
Sebelumnya, PTUN Jakarta menolak gugatan Benny Tjokrosaputro atas LHP investigatif BPK terkait kerugian negara pada korupsi Jiwasraya pada 28 Oktober 2021 yang lalu.
Sekadar informasi, berdasarkan perhitungan BPK, total kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya mencapai Rp 16,81 triliun. Benny Tjokro telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya dengan wajib membayar uang pengganti yang nilainya mencapai Rp 6,08 triliun.
Bahkan dalam kasus tersebut, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita aset milik terpidana Benny Tjokro berupa 296 bidang tanah dengan total luas mencapai 1,5 juta meter persegi di daerah bekasi untuk memenuhi pembayaran uang pengganti.

Babak Baru Kasus Jiwasraya, PTUN: LHP BPK Tidak Sah!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi