JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Praswad Nugraha menilai jika&nbsp;citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rusak di mata dunia internasional.
Hal tersebut&nbsp;Praswad katakan, setelah sebelumnya&nbsp;Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan&nbsp;laporan praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
"Laporan tersebut menggambarkan turunnya kredibilitas KPK, pimpinan KPK dan pemberantasan korupsi di mata dunia internasional," kata&nbsp;Praswad, pada Sabtu 16 April 2022.
Ia mengatakan, bahwa dalam laporan tersebut terdapat empat&nbsp;hal krusial terkait KPK. Pertama, laporan menggambarkan perbedaan perlakuan dari KPK terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas.
Kemudian, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pun turut disorot karena diangggap sebagai cara untuk menyingkirkan pegawai yang menangani kasus korupsi kakap di Indonesia. Namun Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan bukan pemecatan.
Kedua, laporan tersebut menganggap adanya keterkaitan, antara pemecatan lewat TWK dengan penanganan kasus yang tengah diusut lembaga tersebut, seperti korupsi bantuan sosial Covid-19 dan benih lobster yang melibatkan menteri.
Ketiga, laporan tersebut menggambarkan penurunan kredibilitas KPK dan Pimpinan KPK dimata negara lain. "Hal tersebut tergambar dengan elaborasi pelanggaran etik komisioner KPK dan tindakan KPK yang memberhentikan 57 pegawai karena mengkritisi pimpinan dan revisi UU KPK serta penanganan kasus strategis," katanya.
Terakhir yang keempat, Praswad menilai laporan itu juga menyoroti praktik-praktik pelanggaran HAM dalam pemecatan 57 pegawai melalui TWK. Sebelumnya diketahui bahwa Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan berjudul '2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia.'
Beberapa pokok pembahasan terkait KPK yang menjadi sorotan, ada dalam laporan tersebut. Seperti keputusan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Lili Pintauli hingga masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mengeliminasi 75 pegawai, termasuk Novel Baswedan.
Kemudian terkait dengan korupsi Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, serta kasus Korupsi Benur oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Usai Terbitnya Laporan HAM AS, IM57+ Sebut Citra KPK Rusak di Mata Internasional

Berita Terkait

Berita Rekomendasi