JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa pelaksanaan&nbsp;Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sempat menjadi polemik,&nbsp;sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
Pernyataan tersebut menanggapi&nbsp;laporan praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang dibuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah TWK yang disebut terjadi pelanggaran administratif.
&ldquo;Prosedur dan tahapannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan telah diuji oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan Komisi Informasi Publik,&rdquo; kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Senin 18 April 2022.
Lebih lanjut, terkait dengan&nbsp;pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Ali menyebut bahwa Dewan Pengawas (Dewas) telah menegakkan kode etik secara profesional dan independent.
&ldquo;Sekaligus memastikan pihak-pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran untuk melaksanakan sanksi dan hukuman yang dijatuhkan oleh Dewas KPK,&rdquo; katanya.
&ldquo;Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;

Pelaksanaan TWK Jadi Sorotan AS, KPK Cuma Bilang Begini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi