JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempertimbangkan pidana mati terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah, yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dan sejumlah pihak swasta.
Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, ancaman pidana mati dimaksud, mengacu pada Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."
&ldquo;Saya rasa pemberatan ini menjadi pertimbangan penting bagi kami,&rdquo; kata Febrie dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip dari&nbsp;Antara, Jumat 22 April 2022.
Ia menyebut, Kejagung tidak main-main dalam perbuatan hukum yang menyangkut kebutuhan masyarakat dan merugikan pembangunan nasional.
&ldquo;Ini menjadi konsentrasi kami, sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak dan pembangunan, ini pasti akan kami lakukan penindakan tegas,&rdquo; ujarnya.
Kejagung&nbsp;telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude&nbsp;palm&nbsp;oil (CPO) dan turunannya yang terjadi pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022.
Keempat tersangka, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Kemudian, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Jaksa penyidik menjerat&nbsp;para tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
Lalu, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo Bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
&ldquo;Perkara ini dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Tipikor yang seperti sudah disampaikan Jaksa Agung ada ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut itu adalah sebagai ketentuan yang dijadikan dasar penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya,&rdquo; kata Febrie.
&ldquo;Tetapi tetap kami persangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor."

Ngeri Nih! Kejagung Siapkan Hukuman Mati untuk Tersangka Mafia Migor

Berita Terkait

Berita Rekomendasi