JAKARTA, REQnews - Penyidik Koneksitas Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan RI menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan periode 2012-2021 pada Rabu 15 Juni 2022.
Tiga tersangka tersebut adalah Laksamana Muda (Purn) inisial AP selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013-Agustus 2016. Sementara dua lainnya merupakan sipil berinisial SCW dan AW yang merupakan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma (DNK).
"Setelah melalui proses penyidikan kurang lebih 5 bulan, menyampaikan siapa saja yang bertanggungjawab dalam hal pengadaan ataupun penyewaan satelit yang ada di Kementerian Pertahanan," kata Direktur Penindakan Jampidmil Kejaksaan RI Brigjen Edy Imran di Kejaksaan Agung.
Penetapan tersebut dilakukan usai pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi. Mereka terdiri dari saksi TNI dan purnawirawan berjumlah 18 orang, saksi sipil 29 orang dan 2 saksi ahli.
Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan penggeledahan di kantor PT DNK yang berlokasi di kawasan Prapanca Jakarta Selatan dan Panin Tower Lt.18A Kawasan Senayan City Jakarta Pusat dan 1 unit apartemen yang merupakan tempat tinggal dari SW, serta mengumpulkan barang bukti termasuk barang bukti surat dan barang bukti elektronik (BBE).
Edy mengatakan bahwa dalam kasus tersebut Laksamana Muda (Purn) AP bersama-sama dengan tersangka SCW dan AW melawan hukum dengam merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avanti yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara sebesar Rp 500,579 miliar yang telah dilakukan audit oleh BPKP.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, para tersangka tidak ditahan karena dianggap kooperatif. Namun, penyidik telah melakukan pencekalan terhadap para tersangka, selama berkas perkara disiapkan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.
Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Kemudian, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi