JAKARTA, REQnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa berinisial IS ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.
Kapuspenkum Kejaksan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa itu terkait&nbsp;kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014.
"Peristiwa pelanggaran HAM Berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara de yure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya," kata Ketut pada Rabu 15 Juni 2022.
Serta, lanjutnya, tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dan 21 lainnya mengalami luka-luka. Untuk itu, ia mengatakan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: Prin-41/A/Fh.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan menunjuk 34 orang sebagai Tim Penuntut Umum untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014.
"Bahwa pelimpahan berkas perkara a quo berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-08/F.5/Fh.2/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 dengan No. Reg. Perkara: PDS-01 /PEL.HAM.BERAT / PANIAI / 05 / 2022, No. Re. Bukti: RB-01 / HAM / PANIAI / 05 / 2022," lanjutnya.
Atas perbuatannya itu, terdakwa pun disangkakan pertama melanggar Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua melanggar Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
"Setelah pelimpahan berkas perkara a quo, selanjutnya penuntut umum menunggu penetapan hari sidang dari Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar," ujarnya.

Segera Diadili! Kejagung Serahkan Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat Paniai ke PN Makassar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi