JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini telah resmi memiliki kewenangan untuk meninjau kembali keputusan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP), bahkan yang sudah final dan mengikat sekalipun.
Artinya, putusan etik terhadap AKBP Raden Brotoseno, mantan napi korupsi yang dipekerjakan kembali di institusi kepolisian, dapat ditinjau ulang oleh Jenderal Sigit.
Adapun kewenangan baru ini, tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang resmi diundangkan yang dirilis melalui Berita Negara Nomor 597/2022.
&ldquo;Ya betul sudah diberlakukan tanggal 14 Juni sesuai tercatat dalam lembaran negara Kementerian Hukum dan HAM,&rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat 17 Juni 2022, seperti dikutip dari&nbsp;Antara.
Adapun peraturan tersebut diteken oleh Sigit pada Selasa 14 Juni dan diundangkan pada Rabu 15 Juni, juga dibubuhi tandatangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Kewenangan peninjauan kembali KKEP ini tertera pada Bab VI Bagian Kesatu pasal 83 ayat (1), (2) dan (3). Pada ayat (1) berbunyi kepala Polri&nbsp;berwenang meninjau kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.
Pada ayat (2) disebutkan, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila, dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan; dan/atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding.&nbsp;
Lalu, ayat (3) berbunyi, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.
Untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP, Kepolisian Indonesia harus membentuk Tim dan KKEP Peninjauan Kembali. Hal ini tertuang dalam Ban VI Bagian Kedua Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3).
Namun, sementara ini Kapolri Sigit belum bisa memastikan apakah akan meninjau kembali kasus Brotoseno atau tidak.
&ldquo;Nanti tunggu dari Kadiv Propam dulu,&rdquo; ujar Sigit.&nbsp;
Perpol Nomor 7/2022 merupakan hasil revisi dari Peraturan Kapolri&nbsp;Nomor 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19/2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
Revisi kedua perkap ini sebagai respon kepala Polri menindaklanjuti polemik Brotoseno, mantan narapidana kasus korupsi yang kembali aktif bekerja di kepolisian usai menjalani masa penahanan.
Dalam revisi perkap ini akan ditambah klausul mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan sidang komisi kode etik yang dinilai terdapat keputusan-keputusan yang keliru, menciderai rasa keadilan masyarakat atau terhadap hal-hal lain.
Nantinya perkap hasil revisi memberikan kewenangan kepada kepala Kepolisian Indonesia untuk meminta&nbsp;peninjauan kembali atau melaksanakan sidang peninjauan kembali terhadap putusan sidang kode etik yang telah diputus.
Salah satunya adalah hasil&nbsp;sidang etik Brotoseno, yang tidak menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada dia sehingga yang bersangkutan kembali aktif menjadi anggota Polri usai menjalani pidana.
&nbsp;

Kasus AKBP Brotoseno, Kapolri Kini Punya Kewenangan Tinjau Kembali Keputusan KKEP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi