JAKARTA, REQnews -&nbsp;Mahkamah Agung (MA) belakangan ini menjadi olok-olokan publik setelah membebaskan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BLEM) Samin Tan dari dakwaan di tingkat kasasi.
Dalam dokumen resumer perkara Nomor 2268 K/PID.SUS/2022 dengan terdakwa Samin Tan, yang dibacakan Jumat 17 Juni 2022, MA menilai tidak ada kesepakatan pemberi dan penerima suap dalam kasus ini.
Putusan tolak kasasi penuntut umum itu diambil oleh majelis kasasi yang terdiri atas Suhadi, Suharto dan Ansori pada tanggal 9 Juni 2022.
"Alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya," demikian isi dokumen tersebut, seperti dikutip dari&nbsp;Antara.
Adapun judex facti adalah peradilan di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Majelis kasasi menyebut, dari keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, didapati fakta bahwa PT Asmin Koalindo Tuhub (AKT)&nbsp;telah dilakukan terminasi perjanjian karya pengusahaan tambang batu bara (PKP2B).
Akibatnya PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batu baranya. Lalu, karena beban moral atas 4.000 karyawannya, Samin melakukan sejumlah langkah, seperti upaya hukum dengan menggugat SK Kementerian ESDM melalui PTUN Jakarta, sayangnya kalah di tingkat kasasi.
Lalu, Samin menemui koleganya bernama Melchias Marcus Mekeng selaku&nbsp;Ketua Fraksi Golkar di DPR RI.&nbsp;Ia menceritakan tentang terminasi PT AKT oleh Kementerian ESDM.
Melchias kemudian mengenalkan Samin dengan Eni Maulani Sarahi, yang diminta untuk bertanya ke Kementerian ESDM terkait terminasi tersebut.
Eni bersama Melchias dan Samin akhirnya datang ke Menteri ESDM kala itu, Ignatius Jonan, yang memberi jawaban tetap akan menempuh jalur hukum sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Jonan juga menegaskan, bahwa terminasi adalah rekomendasi Dirjen Minerba, yang menyatakan PT AKT melanggar Pasal 30 dalam PKP2B karena menjaminkan PKP2B ke Bank Standard Chartered Cabang Singapura.
Saat mengurus PT AKT tersebut, Eni Maulani pernah menyampaikan kepada Melchias Mekeng bahwa Eni membutuhkan uang yang banyak untuk membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung.
Antara Mei-Juni 2018, Eni menerima duit dari Nenie Afwani dan Indri Savatri Purnama Sari. Uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku tenaga ahli Eni Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp 4 miliar.
"Dari fakta pula terungkap bahwa terdakwa dan Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada deal atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp4 miliar," demikian disebutkan majelis kasasi.
Nenie Afwani, Indri Savatri Purnama, dan Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Eni Saragih.
"Eni Saragih sempat mengirim ucapan terima kasih melalui WA kepada terdakwa atas uang sejumlah Rp4 miliar. Namun, pesan tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa."
Terkait dengan pesan WA dari Eni Saragih, Nenie Afwani selalu mengomunikasikan dengan Samin Tan, termasuk permintaan tambahan dari Eni Saragih yang Nenie Afwani tidak tahu maksudnya.
Di persidangan tidak terungkap mengenai asal usul uang dan peruntukkan uang yang diberikan Nenie Afwani kepada Tahta Maharaya;
Berdasarkan fakta tersebut, kata majelis hakim, dakwaan pertama penuntut umum Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Pasal tersebut merupakan delik penyuapan yang mensyaratkan adanya kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam perkara ini antara terdakwa dan Eni Maulani Saragih terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp4 miliar tidak terungkap apakah Nenie Afwani telah diperintah oleh terdakwa untuk memberikan uang kepada Eni Saragih," jelas hakim.
Meski setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasi dengan Samin Tan, hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan bahwa Nenie Afwani telah diperintah Samin Tan untuk memberikan uang kepada Eni Saragih.
"Dengan demikian, putusan judex facti yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar. Alasan kasasi penuntut umum selebihnya tidak dapat dibenarkan mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian," kata hakim kasasi.
Terkait dengan perkara ini, Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara dengan pasal penerimaan gratifikasi yang salah satunya berasal dari Samin Tan.

MA Buka-bukaan Alasan Bebaskan Samin Tan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi