JAKARTA, REQnews - Kuasa hukum mantan pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin yaitu Teuku Pupun Zulkifli membantah adanya dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang dikelola ACT.
"Ya, kita sudah pasti mengatakan itu kan tidak benar ya, karena dalam proses (pengelolaan dana) enggak ada penyelewengan ya, ini kan semua dugaan yang diarahkan ke Pak Ahyudin," kata Pupun kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin 11 Juli 2022.
Ia menyebut bahwa isu tersebut masih dalam dugaan belum ada pembuktiannya. "Tentu akan di pemeriksaan ini akan kita jelasakan sejauh mana kapasitasnya, ini kan masih dugaan semua," katanya.
Selain itu, pihaknya juga membantah terkait dengan adanya dugaan alira dana dari ACT ke kelompok teroris Al Qaeda. "Ohh tidak ada itu, itu semua fitnah itu. Itu semua tidak ada itu yang Al Qaeda, karena yayasan ini tidak ada afiliasi dengan teroris semua dalam bentuk kemanusiaan itu semua fitnah," lanjutnya.
Sementara terkait materi pemeriksaan kliennya hari ini, Pupun mengatakan bahwa masih terkait dengan legalitas ACT. "Masih seputar legalitas dengan ACT, tapi kita liat perkembangan ke depan, kan masih ada beberapa tahapan," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Ahyudin sufah hadir dalam panggilan pemeriksaan lanjutan pada Senin 11 Juli 2022, setelah sebelumnya diperiksa pada Jumat 8 Juli 2022.
Bareskrim Polri sebelumnya mengendus adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan yang dihimpun untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018 oleh ACT.
Penyelewengan dana tersebut diduga dilakukan oleh mantan Presiden ACT Ahyudin serta Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar. Bahkan, muncul dugaan jika sebagian dana CSR yang diperoleh ACT digunakan untuk kepentingan pribadi.
Terkait kasus tersebut, penyidik terus mendalami dugaan pelanggaran Pasal 372 jo 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Kuasa Hukum Ahyudin Bantah Dugaan Penyelewengan Dana CSR Korban Lion Air oleh ACT

Berita Terkait

Berita Rekomendasi