JAKARTA, REQNews &ndash; Pemprov DKI Jakarta membebaskan kewajiban warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi yang memiliki hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
Menurut Anies adalah rumah bagi semua. Untuk itu, pajak bukan hanya sebagai pendapatan bagi pemerintah, melainkan sebagai instrumen yang digunakan untuk menghadirkan rasa keadilan, serta membangun pemerataan dan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Karena itu, kebijakan baru yang dimulai tahun ini di antaranya adalah Bebas PBB untuk 60m2 pertama lahan dan untuk 36m2 pertama bangunan. Ini berlaku utk seluruh tanah dan bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal di Jakarta.
"Kebijakan insentif fiskal ini berlaku bagi objek rumah tinggal pribadi, NJOP dibawah Rp2 miliar (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk lahan dan 36 meter persegi untuk bangunan)," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikutip dari laman Instagramnya, Minggu, 17 Juli 2022.
Anies mengatakan 60m tanah dan 36m bangunan adalah kebutuhan minimum yang menjadi hak dasar/hidup sebagai manusia. Warga makmur maupun warga pra sejahtera, sebagai manusia, semua punya hak yang sama atas tempat tinggal untuk hidup layak. Itulah sebabnya untuk kebutuhan hidup dasar itu maka PBB digratiskan.
Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Jakarta, Anies mengugkapkan dikembalikan untuk dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, distribusi bantuan sosial, maupun pemberdayaan UMKM.
"InsyaAllah kebijakan perpajakan di Jakarta dapat memberikan rasa keadilan dan mendorong pemerataan pembangunan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru terkait kewajiban warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Untuk rumah warga Ibu Kota yang memiliki hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar bebas PBB.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resminya mengatakan, hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2.
Kebijakan itu dikeluarkan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Hore, Anies Gratiskan Pajak Tanah 60 Meter Persegi di Jakarta

Berita Terkait

Berita Rekomendasi