JAKARTA, REQNews - Kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, Denny Indrayana, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggunakan proses hukum yang adil terhadap Mardani.
Menurut Denny, barang bukti yang dihadirkan oleh KPK dianggap tidak sah. Sebab alat bukti yang sama saat ini berada di Kejaksaan Agung dan perkara yang sama sedang berproses di pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Oleh karenanya, pada sidang pembuktian mendatang, pihaknya akan menghadirkan ahli dan beberapa dokumen yang diperlukan.
Dalam persidangan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini kuasa hukum menyampaikan empat poin utama dalam sidang
"Yang pertama adalah dalam penanganan ini KPK tidak berwenang karena pasal 50 UU KPK itu memberikan aturan norma dalam hal penanganan perkaranya," ujar Denny, Selasa 19 Juli 2022.
Menurut Denny, perkara Mardani merupakan kasus perdata sehingga tidak perlu dikriminalkan seperti pemblokiran terhadap beberapa rekening bank atas nama pribadi dan perusahaan. Ia beralasan, hal tersebut dapat menghambat bisnis dan investasi.
Lebih lanjut, Denny menilai bahwa pasal-pasal yang digunakan KPK selalu berubah.
"Ini kan persoalan kehati-hatian yang sangat prinsipil, bagaimana kita bisa menjawab kalau pasalnya saja berubah-ubah," kata Denny.
Sidang praperadilan akan kembali dilaksanakan pada Rabu, 20 Juli 2022 untuk mendengar jawaban dari pihak KPK.
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas penetapan-nya sebagai tersangka oleh KPK.
&nbsp;

Kuasa Hukum Sebut KPK Tak Menggunakan Proses Hukum yang Adil Terhadap Mardani Maming

Berita Terkait

Berita Rekomendasi