JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kasus mafia minyak goreng atau perkara dugaan pemberian fasilitas ekspor CPO yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), tercatat mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 20 triliun.
Kerugian itu adalah angka total dengan periode Januari 2021 hingga Maret 2022.
"Total kerugian keuangan negaranya sekitar Rp 6 triliun, kemudian ada juga itu apa namanya perekonomian sekitar Rp 12 triliun atau berapa, trus ada Ilegal gain (pendapatan tidak sah) itu sekitar Rp 2 triliun, total Rp 20 triliun lah," tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi di Jakarta, Jumat 22 Juli 2022.
Supardi menyebut, saat ini penyidik masih bekerja menuntaskan berkas Tahap II para tersangka, yang akan rampung dalam waktu dekat.
"Sementara minggu ini. Kalau kepepet minggu depan," ujar Supardi.
Sebelumnya, Kejagung menyerahkan lima berkas perkara atas lima tersangka kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, ke Direktorat Penuntutan pada Jampidsus untuk dilakukan penelitian sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP.
Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA (SM) selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, dan Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia.
Kemudian Pierre Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, dan Lin Che Wei (LCW) selaku Penasihat Kebijakan/Analisa pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia.

Rp 20 Triliun Kerugian Negara dalam Kasus Mafia Minyak Goreng

Berita Terkait

Berita Rekomendasi