JAKARTA, REQnews - Penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Gudang Wakaf Distribusi Centre pada 22-23 Juli 2022.
"Kegiatan penggeledahan oleh personel Dittipideksus Bareskim Polri yang bertempat di kantor Yayasan ACT di Menara 165, yang kedua di gudang Wakaf Distribusi Centre (WDC) Global Wakaf Kabupaten Bogor," kata Karopenmas Divisi Humas Polri pada Senin 25 Juli 2022.
Ia mengatakan bahwa dalam penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah barang bukti mulaid dari dokumen hardware maupun software terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Yayasan ACT.&nbsp;
Selain itu, Ahmad menyebut bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi yang terdiri dari 21 saksi dan 5 saksi ahli yaitu ahli bahasa, ahli ITE, 2 ahli Yayasan dan satu ahli pidana.
Penyidik juga telah menetapkan mantan presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin (A) dan tiga orang lainnya yaitu Presiden ACT Ibnu Khajar, Hariyana Hermain (HH) salah satu pembina yang memiliki jabatan tinggi di ACT serta mengurusi keuangan dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariadi Imam Akbari (NIA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dan penggelapan dana donasi.
"Terkait dengan 4 orang yang telah disebutkan tadi, pada pukul 15.50 WIB telah resmi ditetapkan sebagai tersangka," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Gedung Humas Polri pada Senin 25 Juli 2022.
Terkait dengan penahanan, Helfi mengatakan masih melakukan diskusi internal. "Sementara kita masih akan melakukan diskusi internal terkait dengan penangkapan, maupun penahanan," lanjutnya.
Atas perbuatannya itu, tersangka disangkakan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Tidak Pidana Yayasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yaitu sebagaimana dimaksud dalam pertama Pasal 372 KUHP, kedua Pasal 374 KUHP, ketiga Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE.
Keempat Pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 Undang-undang 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
Kelima Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang. Keenam, Pasal 6, Pasal 55 KUHP junto Pasal 56 KUHP.

Penyidik Bareskrim Polri Obrak-abrik Kantor ACT Hingga Gudang WDC di Bogor, Ini yang Dicari..

Berita Terkait

Berita Rekomendasi