JAKARTA, REQnews -&nbsp;Gugatan praperadilan Ketua Umum BPP Hipmi yang juga Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).
Hakim Hendra Utama Sutardodo mengatakan, Mardani sudah masuk DPO oleh KPK, dan penetapan tersangkanya sudah sesuai dengan prosedur.
Status DPO itu menjadi pertimbangan besar Hakim Hendra dalam putusannya. Menurutnya, keberadaan Mardani&nbsp;harus diketahui selama persidangan praperadilan berlangsung.
Hakim juga menilai gugatan praperadilan Mardani merupakan pokok perkara penyidikan yang seharusnya diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi dan permohonannya dinilai tidak beralasan.
"Hakim menilai perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan proses penyidikan juga masih berlanjut. Karena itu, menurut hakim, permohonan Mardani prematur. Petitum (kesimpulan gugatan) yang diajukan Mardani juga," ujar Hendra, Rabu 27 Juli 2022.
Dalam putusan sidang itu, KPK diperintahkan melanjutkan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menjerat Mardani sebagai tersangka.
&nbsp;

Tok! Hakim Tolak Praperadilan Mardani Maming, Ini Alasannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi