WALHI Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo Senilai Rp 3,75 Juta

JAKARTA, REQnews - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah membatalkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo senilai Rp 3,75 juta.

Direktur Eksekutif WALHI NTT Umbu Wulang T Paranggi mengatakan selain menuai kontra dari masyarakat dan pelaku pariwisata, kebijakan tersebut juga diambil secara sepihak tanpa melibatkan peran masyarakat.

"Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga tiket yang telah diputuskan secara sepihak tanpa berkomunikasi atau tanpa mendengarkan aspirasi para pelaku wisata dan masyarakat," kata Umbu dalam konferensi pers secara daring pada Rabu 3 Agustus 2022.

Ia pun meminta pemerintah agar menghormati hak warga setempat dalam menyuarakan aspirasi menolak kenaikan tarif, dengan cara tidak menggunakan aparat penegak hukum.

Pihaknya juga meminta pemerintah serta aparat menghentikan penangkapan dan kekerasan terhadap warga hingga pelaku pariwisata, yang memiliki hak sebagai warga negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Minta pemerintah perbaiki komunukasi publiknya agar berhenti menggunakan aparat keamanan untuk melakukan praktik-praktik kekerasan membungkam kekritisan warga negara," lanjutnya.

WALHI pun menuntut pemerintah untuk melakukan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis bagi para korban represif beserta dengan keluarganya yang terdampak.

Diketahui dalam beberapa hari terakhir, para pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo melakukan demonstrasi tolak kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo di Kantor Bupati Manggarai Barat.

Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta per orang. Bahkan, sejumlah pelaku usaha pariwisata mengatakan akan mogok massal selama satu bulan, terhitung mulai 1-31 Agustus 2022.

Dalam aksi mogoknya, para pengusaha di Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo serta semua destinasi wisata Manggarai Barat tidak akan melayanani aktivitas wisata dalam bentuk apa pun. Termasuk layanan transportasi, kapal wisata, tour guide, hotel dan restoran tidak akan melayani wisatawan.

Itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tiket TNK yang dibungkus dengan bahasa kontribusi konservasi dan monopoli bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo.