RIAU, REQnews - Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan upaya restorative justice terkait kasus tindak pidana narkotika dua orang tahanan anak atas nama tersangka MA alias R (17) dan K alias K (16) pada Kamis 4 Agustus 2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa keduanya disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ia mengatakan bahwa kebijakan restorative justice dalam tindak pidana narkotika merupakan arahan dan perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
"Hal ini diterapkan oleh Kejaksaan dengan menggunakan kewenangan jaksa selaku dominus litis serta mempertimbangkan Pasal 139 KUHAP," kata Ketut dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 4 Agustus 2022.
Menurutnya dalam ekspose yang digelar secara daring beberapa waktu lalu permohonan Kejaksaan Negeri Bengkalis dapat disetujui dengan pertimbangan persyaratan untuk dilakukannya restorative justice dalam tindak pidana Narkotika telah terpenuhi.
"Apalagi tersangka masuk dalam kategori anak-anak dan masih bersekolah. Di samping itu, syarat utama berupa rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) juga mengisyaratkan bahwa kedua anak tersebut dapat direhabilitasi," kata dia.&nbsp;
Ia mengatakan terdapat hal menarik dari proses restorative justice dalam tindak pidana narkotika, yaitu perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan negeri. Sehingga kedua anak tersebut akan segera dilakukan rehabilitasi dan juga bila dipertimbangkan dari sisi anggaran yang digunakan terjadi penghematan anggaran.
"Sebab yang awalnya proses peradilan dari penuntutan lalu diteruskan ke pengadilan, upaya hukum, eksekusi dan biaya napi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), dan hal tersebut tidak akan terjadi karena dengan restorative justice dalam tindak pidana narkotika, prosesnya hanya sampai tahap penuntutan saja," lanjutnya.
Itu dilakukan mengingat dan memperhatikan latar belakang orang tua kedua anak yang secara ekonomis juga kurang baik sehingga rehabilitasi kedua anak tersebut ditempatkan di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam Kepulauan Riau dan proses rehabilitasi gratis ditanggung oleh pemerintah.&nbsp;
"Selain pengajuan restorative justice dalam tindak pidana Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bengkalis, juga akan disusul pengajuan dari Kejaksaan Negeri yang lainnya," ujarnya.

Kejaksaan Negeri Bengkalis Ajukan Restorative Justice 2 Tersangka Kasus Narkotika

Berita Terkait

Berita Rekomendasi