JAKARTA, REQNews &nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan upaya hukum banding terkait perkara dengan terdakwa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, nonaktif Abdul Wahid."Jaksa KPK Titto Jaelani, Senin telah menyatakan upaya hukum banding pada Panitera Muda Tipikor PN Banjarmasin dengan terdakwa Abdul Wahid," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Adapun alasan banding Tim Jaksa KPK karena tidak dijatuhkannya putusan hakim terkait pembebanan kewajiban uang pengganti Rp26 miliar terhadap terdakwa Abdul Wahid.Padahal Tim Jaksa KPK dalam surat tuntutannya, kata Ali, telah menguraikan berbagai penerimaan terdakwa yang kemudian diubah bentuk menjadi berbagai aset bernilai ekonomis tinggi.KPK menegaskan tidak hanya memenjarakan pelaku korupsi, namun upaya "asset recovery" atau pemulihan aset melalui tuntutan uang pengganti dan perampasan aset menjadi fokus KPK saat ini sebagai efek jera terhadap para koruptor."KPK berharap majelis hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan argumentasi hukum yang disampaikan Tim Jaksa KPK sebagaimana surat tuntutan," kata dia.Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin memvonis terdakwa Abdul Wahid dengan hukuman pidana penjara 8 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi."Terdakwa juga didenda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dipidana tambahan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Yusriansyah di Banjarmasin, Senin 15 Agustus 2022..Abdul Wahid merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2022, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). &nbsp;

Hakim Tak Putuskan Uang Pengganti, KPK Banding Putusan Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid

Berita Terkait

Berita Rekomendasi