London, REQNews.com -- Raja Charles III akan memulai tugas kenegaraan setelah jenazah Elizabeth II dimakamkan, dan menghadapi kemungkinan kehilangan status sebagai kepala negara di Karibia.


 Selama 70 tahun berkuasa, Ratu Elizabeth II kehilangan status kepala negara di 20 wilayah bekas jajahan Inggris di seluruh dunia, dan hanya mewariskan 15 negara -- termasuk Britania Raya -- kepada Raja Charles III.


 Australia, Kanada, Selandia Baru, Antigua and Barbuda, Bahama, Belize, Grenada, Jamaika, Papua Nugini, St Lucia, Kepulauan Solomon, St Kitts and Nevis, serta St Vincent and Grenadines, beberapa di antaranya.


 Alastair Bellamy, sejarawan Universitas Rutgers, mengatakan sudah ada tanda-anda ketidak-puasan di negara-negara persemakmuran pasca-kekaisaran yang mempertahankan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara.


 "Kita tidak tahu berapa lagi negara yang akan mencopot status kepala negara mahkota Inggris setelah kepergian Ratu Elizabeth II," kata Bellany. "Yang pasti gerakan melepas mahkota Inggris dan menjadi republik telah muncul di sejumlah negara."


 Di Jamaika dan Antigua &amp; Barbuda, bendera setengah tiang dikibarkan sebagai tanda duka kematian Elizabeth II, tapi itu bukan jaminan mereka akan mempertahankan mahkota Inggris sebagai kepala negara.


 Awal 2022 sejumlah pemimpin Persemakmuran menyatakan kegelisahan pada pertemuan puncak di Kigali, ibu kota Rwanda, tentang peralihan kepemimpinan Klub 56 dari Elizabeth ke Charles.


 Klub 56 adalah sebutan untuk negara-negara yang terikat dalam persemakmuran, yang notabene bekas wilayah jajahan Inggris.


 Dalam tur delapan hari Maret 2022 lalu ke Belize, Jamaika, dan Bahama, Pangeran William dan Kate menghadapi seruan aktivis yang menuntut pembayaran reparasi dan permintaan maaf atas perbudakan transatlantik.


 Pangeran William dan Kate menjalankan soft diplomatic dengan mengatakan; "Kami mendukung dengan bangga dan menghormati keputusan masa depan Anda. Yang penting hubungan persahabatan bertahan dan berkembang."


 Di Belize, kunjungan Pangeran William dan Kate mendapat julukan 'tur kolonial'. Henry Charles Usher, menteri reformasi dan politik Belize, mengatakan kepada parlemen bahwa proses dekolonisasi menyelimuti kawasan Karibia.


 "Mungkin sudah saatnya Belize mengambil langkah berikut untuk benar-benar menjadi negara merdeka," katanya. "Namun ini masalah yang harus diputuskan orang-orang Belize."


 Barbados adalah satu dari selusin negara di kawasan Karibia yang mencopot mahkota Inggris sebagai kepala negara. Jamaika mengisyaratkan hal serupa. Namun, Barbados dan Jamaika masih akan menjadi anggota Persemakmuran.


 Mikael Phillips, anggota parlemen dari kelompok oposisi, mengajukan mosi pencopotan mahkota Inggris tahun 2020. "Saya berharap, seperti dikatakan PM Andrew Holness dalam salah satu ekspresinya, Jamaika akan bergerak lebih cepat dibanding raja baru Britania Raya," kata Phillips.


 Allen Chastanets, mantan PM St Lucia yang sekarang pemimpin oposisi, mengatakan; "Saya mendukung gerakan umum menuju republikanisme negara kami."


 Menjadi republik adalah mencopot mahkota Inggris, dalam hal ini Raja Charles III, dari status kepala negara. Aktivis di St Lucia mengatakan suksesi di London adalah kesempatan menggandakan seruan akan reparasi perbudakan.


 Lebih 10 juta orang Afrika dibelenggu di kapal-kapal budak Transatlantik antara abad ke-15 sampai 19. Yang selamat dari perjalanan brutal itu dipaksa bekerja di perkebunan di Karibia dan Amerika.


 Dalam pidatonya pada pertemuan di Kigali, Raja Charles III -- saat itu masih Pangeran Charles -- mengungkapkan kesedihan atas penderitaan yang disebabkan perbudakan, tapi tak menyebut kata reparasi.


 Prof Rosalea Hamilton, koordinator Jaringan Advocaat Jamaika yang memprotes kunjungan kenegaraan, mengatakan; "Ini adalah akhir era monarki yang mempertahankan status quo warisan kolonialisme."


 David Denny, sekretaris jenderal Gerakan Karibia untuk Perdamaian dan Integrasi, mengatakan; "Siapa pun yang akan mengambil alih posisi Ratu Elizabeth II harus diminta membayar ganti rugi orang Afrika."


 Ia melanjutkan; "Kita harus bekerja menyingkirkan keluarga kerajaan dari posisi kepala negara bangsa kita."


 Australia, negeri benua yang didirikan orang buangan dan pelarian dari Britania Raya, beberapa kali berdebat tentang masalah ini. Tahun 1999 Australia menggelar referendum untuk memilih mempertahankan mahkota Inggris sebagai kepala negara atau mencopotnya.


 Hasilnya, 54,9 persen mempertahan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Namun, dorongan untuk menjadi republik tidak berhenti sampai di situ.


 Anthony Albanese, PM Australia saat ini, pro-republik. Ia menciptakan peran baru asisten menetri untuk republik, setelah memenangkan pemilu, Mei 2022 lalu.


 Apakah Australia akan bergerak cepat menjadi republik? Tidak ada indikasi ke arah itu. Yang juga tidak ada indikasi mendepak mahkota Inggris terlihat di Kanada dan Selandia Baru.

Raja Charles III Terancam Kehilangan Status 'Kepala Negara' di Karibia dan Australia

Berita Terkait

Berita Rekomendasi