Jokowi Siap-siap Gemetar! Buruh Ancam Demo Sebulan Penuh sampai Menang

JAKARTA, REQnews - Kaum buruh berencana melakukan demonstasi sebulan penuh selama September ini di setiap daerah, sebagai bentuk pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, demonstrasi ini akan digelar setiap hari kecuali Jumat, Sabtu dan Minggu.

"Kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Secara bersamaan, Menaker sudah menyampaikan kenaikan upah 2023 menggunakan PP 36 yang notabene adalah aturan turunan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja. Itu artinya, tidak akan ada lagi kenaikan upah," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu 10 September.

“Karena itu, kami mengusung tiga isu. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10 persen-13 persen. Tiga isu itu merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan klas pekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nantinya kelompok buruh akan terus berunjuk rasa dengan titik penyampaian aspirasi di kantor gubernur, kantor bupati atau wali kota hingga DPRD di setiap daerah.

Buruh nantinya akan mendesak gubernur ataupun bupati/wali kota untuk mengeluarkan rekomendasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI.

"Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah," ucap Said Iqbal.

Kemudian buruh jga akan meminta Gubernur dan Bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pansus DPR RI ini diharapkan bisa membongkar kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah.

"Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot?," ucapnya.