JAKARTA, REQnews - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengizinkan pernikahan pasangan beda agama Islam-Kristen untuk dicatat oleh Dukcapil Jaksel.Putusan yang dilansir dari website PN Jaksel pada (13/9) itu mengizinkan pernikahan antara warga Kebayoran, Jakarta Selatan, di mana pengantin perempuan berinisial D yang menganut agama Kristen dan sang pria berinisial J seorang beragama Islam. warga Kebayoran, Jaksel, antara pengantin perempuan D dan pengantin pria J.Singkat cerita, sepasang pengantin tersebut telah berpacaran selama sembilan tahun dan telah sepakat menikah dengan menggunakan tata cara gereja Kristen di depan pendeta di sebuah gereja di Jakarta Pusat pada Mei 2022.&nbsp;Pihak gereja pun mengeluarkan sertifikat piagam pernikahan mereka. Namun, pasangan tersebut terkendala tidak bisa dicatat negara karena UU Perkawinan hanya membolehkan pernikahan satu agama, hingga akhirnya mereka mengajukan penetapan kepada PN Jaksel agar diperbolehkan dicatat oleh negara."Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama Para Pemohon ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut," demikian bunyi Penetapan yang diketok oleh hakim tunggal Arlandi Triyogo.Alasan hakim tunggal Arlandi Triyogo mengabulkan permohonan itu karena sejak perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pemohon sampai sekarang belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.“Oleh karena itu para pemohon hendak melaporkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama Kristen tersebut ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku,” kata hakim.Kemudian, ia mengatakan bahwa pelaporan perkawinan para pemohon tersebut telah melebihi waktu 30 hari terhitung dari dilangsungkannya perkawinan tersebut.Untuk itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1997, menyebutkan bahwa pelaporan/ pencatatan harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri.“Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri,” kata dia.“Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,” lanjut hakim.Sementara itu, hakim tunggal Arlandi Triyogo memiliki pertimbangan untuk menolak mengesahkan pernikahan tersebut, karena bertentangan dengan UU Perkawinan.&nbsp;Pertimbangannya yaitu berdasarkan UU No 1/1974 dan PP 9/1975 ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing.&nbsp;“Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sebagaimana menurut Penjelasan Undang-Undang, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya, kata dia, itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.Karena dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun Tahun 1975 ada 2 (dua) instansi Pegawai pencatat perkawinan yaitu pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.“Majelis Ulama Indonesia yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama menurut Islam, telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama,” ujarnya.Kemudian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum Permohonan Para pemohon angka 1 agar Hakim menyatakan sah Perkawinan beda agama patut untuk ditolak.

Dikabulkan! PN Jaksel Minta Dukcapil Catat Pernikahan Beda Agama Islam-Kristen, Ini Pertimbangannya..

Berita Terkait

Berita Rekomendasi